Solok, Klikpositif – Menyikapi ancaman inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Solok melakukan rapat koordinasi, Rabu (26/10/2022) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Tim membahas beragam strategi dalam mengantisipasi ancaman inflasi akibat perang Rusia dan Ukraina.
Selain TPID, rapat koordinasi juga melibatkan Polres Solok Arosuka, Dandim 0309/Solok, Bank Nagari, Baznas Kabupaten Solok. Termasuk dari pihak Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah, Medison.
Menurut Medison, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap upaya inflasi, terutama akibat dari perang Rusia dan Ukraina. Perseteruan ke dua negara tersebut sangat berdampak terhadap perekonomian dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam mengantisipasi ancaman inflasi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran melalui refocusing. Anggaran subsidi dan bantuan sebesar 2,3 milyar tersebut akan disalurkan untuk penguatan sektor UMKM.
Selain penguatan UMKM, Pemerintah Kabupaten Solok juga akan mengadakan pasar subsidi yang ditujukan khusus untuk masyarakat miskin. Kemudian membantu pembayaran premi BPJS untuk tukang ojek/orang miskin, serta bantuan perlengkapan sekolah.
“Perlu kita catat, Sumatra Barat masuk lima besar provinsi penyumbang inflasi nasional. Laju inflasi Sumbar melampaui inflasi nasional karena pengaruh kenaikan harga cabe, bawang merah, tiket pesawat dan rokok kretek. Kondisi ini harus kita atasi dengan stragtegi yang tepat dan cepat,” terang Medison.
Dalam waktu dekat, Dinas Pertanian Kabupaten Solok akan meluncurkan program penanaman cabai massal dengan menggandeng Bagian Perekonomian dan TP-PKK Kabupaten Solok. Targetnya penanaman sebanyak 10 ribu polybag.
Sementara itu, Plt. Askor Ekonomi Pembangunan, Syaiful menyebutkan, berdasarkan data BPS Sumatera Barat, tingkat inflasi menyentuh angka 8,54%. Perlu langkah-langkah nyata untuk menekan tingkat inflasi di Kabupaten Solok.
“Tim TPID harus menyusun kebijakan inflasi tingkat Kabupaten Solok, serta memperkuat logistik dalam rangka pengendalian inflasi. Perlu pembentukan satgas pangan untuk memastikan kemanan stok pangan dna juga pupuk bersubsidi,” tutupnya.
