KLIKPOSITIF – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, jaringan mafia tanah seharusnya bisa diungkap dan pelakunya mesti ditindak secara tegas. Karena ada persekongkolan dan pemufakatan jahat menjadikan tanah sebagai objek kejahatan.
“Ada beberapa faktor yang menentukan agar pemberantasan mafia tanah bisa diurai. Dimulai dari komitmen yang kuat oleh seluruh jajaran mulai dari pusat sampai ke lini bawah di tingkat RT/RW dan Kelurahan. Komitmen ini menjadi faktor penentu yang dapat memotivasi dan mendorong pemerintah dalam upaya mengurai dan memberantas praktik mafia tanah,” kata Guspardi.
Ia menambahkan, faktor selanjutnya adalah harus adanya keseriusan dan dibarengi keberanian guna menumpas praktik mafia tanah. Persoalannya apakah pemerintah serius dan berani gak membongkar jaringan mafia tanah yang sangat meresahkan ini.
“Refleksinya perlu ditunjukan dengan aksi nyata di lapangan mulai dari Kementrian ATR/BPN, Kapolri dan Kejaksaan dan semua stakeholder di semua tingkatan,” ungkap Politisi PAN ini.
Anggota Panja Mafia Tanah DPR RI tersebut juga menyinggung komitmen Presiden Jokowi yang memerintahkan Kapolri untuk lebih serius memberantas mafia. Perintah Jokowi tersebut langsung ditindaklanjuti Kapolri dengan membentuk Satgas mafia tanah.
“Serangkaian kasus mafia tanah yang mengemuka seperti kasus penipuan yang dialami oleh mantan Wamen Luar Negeri (Dino Pati Jalal) dan Ibunda Nirina Zubir memperlikatkan betapa lihai dan liciknya jaringan mafia tanah melancarkan aksinya. Begitu pula kasus mafia tanah di Tangerang yang mengindikasikan bahwa yang bermain adalah orang atau kelompok yang sama dan diduga orangnya itu-itu juga. Pertanyaannya, jika indikasi dan petunjuk sudah jelas mengarah kepada orang yang sama, kenapa tidak bisa di tuntaskan. Ada apa ini,” ungkapnya.
Oleh karenanya ia berharap pemberantasan praktif mafia tanah harus terintegrasi dari Hulu sampai ke hilir dan penanganannya dilakukan lintas sektoral disemua tingkatan mulaai dari pusat hingga tingkat paling bawah RT/RW, lalu notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN), penegak hukum hingga lembaga peradilan.