PARIAMAN, KLIKPOSITIF- Enam Fraksi DPRD Pariaman minta penjelasan terkait nota RAPBD Kota Pariaman tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Walikota Pariaman.
Dimulai dari Fraksi Golkar yang diwakili oleh Life Iswar menyatakan bahwa sesuai dengan nota RAPBD tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh Wali Kota Pariaman, Belanja Daerah sebesar Rp 698,2 Miliar dengan kondisi defisit anggaran sebesar Rp 81,2 Miliar.
“Kendatipun defisit tersebut tetap pada angka Rp 0, karena dapat ditutupi dengan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Anggaran tahun sebelumnya. Secara umum kami dapat menerima kebijakan RAPBD Tahun 2022 tersebut untuk dibahas pada rapat-rapat selanjutnya,” ujar Life Iswar melalui telepon selulernya, Rabu 10 November 2021.
Harapan saya, kata Life Iswar lagi, belanja daerah pada RAPBD 2022 lebih diarahkan pada kegiatan recovery yang mampu mendorong pemulihan ekonomi masyarakat.
“Ya seperti menciptakan program-program padat karya, ekonomi kreatif dan peningkatan sistem digitalisasi,” ulasnya.
Terpisah, dari Fraksi Bulan Bintang Nurani melalui Fadhly menyatakan bahwa dalam membuat sebuah perencanaan perubahan anggaran dilakukan berdasarkan data riil realisasi pada anggaran yang direncanakan.
“Besar atau kecilnya kata dia ditentukan dengan kebutuhan dari setiap organisasi. Maka dalam hal ini kami mengimbau kepada Pemerintah Kota ataupun setiap OPD, dalam hal perencanaannya diperlukan keefektifan dan keakuratan perhitungan dalam perencanaan agar nantinya hasil yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan target dari perencanaan yang telah direncanakan,” kata Fadhly menjelaskan.
Lebih lanjut dikatakannya, dalam meningkatkan pengembangan dan pembangunan daerah, memang sangat dibutuhkan keseriusan dalam pelaksanaannya.
Fraksi Keadilan Demokrat melalui Aris Munandar juga angkat bicara dan memintaan kejelasan dari Wali Kota Pariaman, terkait penggunaan dana hibah dan dana bantuan sosial.
“Hal ini perlu dijelaskan karena terjadi kesimpangsiuran dari informasi yang saya peroleh,” kata dia.
Sementara itu Fraksi Keadilan Demokrat mempertanyakan mengenai keberlangsungan Pasar Rakyat Pariaman.
“Terkait pasar itu sampai hari ini belum ada kejelasan terutama tentang kapan serah terima dari pemerintah pusat,” kata Haris Munandar.
Haris juga menyoal tentang permasalahan-permasalahan di pasar rakyat yang masih ada.
Fraksi Keadilan Demokrat juga meminta penjelasan mengenai defisit sebesar Rp 81 Miliar, ia meminta upaya atau strategi yang akan dilakukan Wali Kota untuk menutupinya.
“Jelas, ini beban bagi APBD tahun tahun berikutnya, selain nominalnya mencapai 13 persen dari total pendapatan sebesar Rp 616 miliar, juga jauh melebihi postur PAD Kota Pariaman, yang berada dikisaran Rp 50 Miliar,” kata dia lagi.
Selanjutnya Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Harpen Agus Bulyandi menyatakan bahwa secara umum RAPBD Kota Pariaman Tahun anggaran 2022 disusun dengan angka defisit hingga Rp81,2 Miliar. Defisit sebesar ini akan ditutup dari SILPA tahun 2021.
“Pertanyaannya, apakah benar SILPA tahun 2021 sepenuhnya telah bisa menutup kekurangan anggaran tahun 2022, mengingat sementara tahun anggaran 2021 masih berjalan apalagi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi mengingat belum pastinya kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir,” kata Harpen Agus.
Fraksi Gerindra juga berharap agar pembangunan masjid terapung dilanjutkan, “Secara prinsip kami menyetujui, karena masjid adalah sebaik-baik tempat dan semulia-mulia bangunan.
“Pembangunan Masjid Terapung di Kota Pariaman yang berada di objek wisata kawasan Pantai Pariaman, tentu keberadaannya nantinya selain sebagai pusat Ibadah umat muslim tentu juga menjadi Destinasi wisata baru bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Pariaman,” ujar Harpen Agus.
Lalu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui Ikhwan Idham meminta penjelasan dan gambaran berapa besar kapitalisasi potensi PAD Kota Pariaman, serta paremeter yang dipakai untuk menjadi dasar terhadap kenaikan pada rancangan APBD tahun 2022 di Kota Pariaman.
“Kami mohon penjelasan, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Wali kota dan jajaran dalam rangka meningkatkan transfer dana dari pusat kepada Kota Pariaman, dan bagaimana bentuk konkretnya,” kata Ikhwan.
Terakhir, Fraksi Nasional Demokrat melalui Ibnu Hajar menyampaikan pandangannya dan mempertanyakan mengenai belanja hibah pada nota RAPBD tahun 2022, serta kegunaan dan dampaknya bagi masyarakat serta pemerintah daerah.
