PESSEL, KLIKPOSITIF- Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan, Fahrezi Eka Siska, menegaskan bahwa pengaspalan jalan Silaut II di Kecamatan Silaut bukan sekadar janji atau isu yang berkembang di media sosial.
“Pengaspalan jalan itu sebenarnya direncanakan untuk tahun ini. Namun, karena terdapat beberapa kendala teknis dan administrasi, pengerjaannya diundur ke tahun 2025,” ujar Fahrezi dalam wawancara di Painan baru-baru ini.
Ia menjelaskan bahwa proyek ini akan dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit, yang memiliki mekanisme penganggaran berbeda dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
“Dengan menggunakan DBH kelapa sawit, alur pembiayaan tidak perlu melalui pembahasan Banggar DPRD Pesisir Selatan. Ini mempercepat proses alokasi anggaran untuk pembangunan,” tambahnya.
Fahrezi juga membantah keras tuduhan bahwa video terkait rencana pengaspalan jalan yang beredar di media sosial dimanfaatkan sebagai alat politik untuk mendukung salah satu calon dalam Pilkada 2024.
“Video itu saya buat semata-mata untuk memberikan informasi dan kepastian kepada masyarakat bahwa jalan di kampung mereka akan diaspal. Tidak ada kaitannya dengan politik atau dukung-mendukung calon tertentu,” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan Fahrezi menyusul ramainya polemik di media sosial yang memanfaatkan video tersebut sebagai bahan kampanye oleh pihak-pihak berkepentingan dalam Pilkada Pesisir Selatan. Ia menekankan bahwa program pembangunan infrastruktur tetap berfokus pada kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa pengaspalan jalan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan warga, bukan untuk kepentingan politik jangka pendek,” tutupnya.
Pengaspalan jalan Silaut Dua menjadi salah satu prioritas Dinas PUPR Pesisir Selatan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah. Jalan ini memiliki peran strategis, terutama bagi aktivitas ekonomi warga, termasuk pengangkutan hasil perkebunan seperti kelapa sawit yang menjadi komoditas unggulan daerah.
Dengan pengelolaan melalui DBH kelapa sawit, proyek ini diharapkan dapat segera terealisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa hambatan yang berarti.
