KLIKPOSITIF — Kabar gembira bagi masyarakat Sumbar, khususnya yang sering berkendara dari Padang ke Bukittinggi maupun sebaliknya. Kerana dalam beberapa tahun ke depan, pengendara dipastikan tidak lagi terjebak macet, karena jalan tol Padang-Bukittinggi akan segera terwujud.
Pasalnya, pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi yang sebelumnya batal masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, akhirnya dilklarifikasi oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, dan menyatakan bahwa pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi dipastikan masuk RPJMD 2016-2021.
“Setelah saya tanyakan kepada Dinas Prasarana Jalan dan Pemukiman dan Bappeda Sumbar, ternyata pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi masuk RPJMD Sumbar 2016-2021. Maka dari itu, saya klarifikasi dan saya nyatakan pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi jadi dibangun dan pembangunannya akan segera dimulai. ” kata Nasrul Abit saat ditemui KLIKPOSITIF di ruang kerjanya, Kamis, 19 Mai 2016.
Selain masuk ke dalam RPJMD Sumbar, mantan Bupati Pesisir Selatan itu juga mengatakan bahwa pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi juga masuk ke dalam Rencana Strategi Dinas PU Sumbar, seperti jalan stratgeis nasional dan jalan provinsi. Kendati demikian, kata dia, pembangunan jalan tol tersebut tentu butuh investor.
“Saat ini Pemprov Sumbar sudah melobi sejumlah investor. Namun di samping menunggu siapa investor yang akan membangun jalan tol Padang-Bukittinggi, maka dalam dua tahun ke depan kami di Pemprov Sumbar akan fokus untuk menuntaskan persoalan pembebasan lahan yang dilalui jalan tol,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Prasjaltarkim Sumbar, Suprapto mengatakan, jalan tol Padang-Bukittinggi itu bukan semata-mata untuk jalan yang menghubungkan Padang dengan Bukittinggi, tapi sampai ke perbatasan Riau, karena jalan tol Padang-Bukittinggi merupakan bagian dari jalan Trans Sumatera.
“Rute jalan tol Padang-Bukittinggi itu dari Padang-Sicincin-Padangpanjang lalu ke Bukittinggi. Setelah itu lanjut ke Payakumbuh hingga perbatasan Riau. Untuk di Pasar Koto Baru yang nantinya juga akan dilalui jalan tol, saat ini kami sedang mencari solusinya, apakah pasar itu akan direlokasi atau perlu dibangun flyover,” katanya.
Suprapto juga menyebutkan, selain masuk ke dalam RPJMD 2016-2021, pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi itu juga sudah masuk ke dalam RPJM Nasional, namun tidak dituliskan secara langsung. Sebab, membutuhkan dana yang cukup besar dan pembiayaannya dari pusat lewat investor.
“Menurut saya, untuk 1 kilometer saja akan menghabiskan uang sekitar Rp50 miliar, apalagi panjangnya mencapai 180 kilometer, sehingga menghabiskan anggaran sekitar Rp9,15 triliun,” terangnya.
Untuk lima tahun ke depan, lanjutnya, pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi ditargetkan selesai sekitar 40 kilometer, dan pembangunannya difokuskan kepada jalur Duku-Sicincin. Kemudian untuk pembangunan dari Padangpanjang, Payakumbuh hingga ke perbatasan, dilakukan setelah tahun 2021.
“Target kami 40 kilometer dalam lima tahun ke depan, karena keterbatasan biaya. Namun di samping pengerjaan sepanjang 40 KM tersebut, pembebasan lahan hingga ke batas provinsi tetap akan kami garap dalam lima tahun ini. Anggaran pembebasan lahannya bersumber dari APBN dan APBD Sumbar,” kata Suprapto
Sebelumya, kata Suprapto menambahkan, Pemprov Sumbar telah mengusulkan anggaran pembebesan lahan ke Pemerintah Pusat sebesar Rp90 miliar, namun hingga kini anggaran tersebut belum keluar.
“Meskipun belum turun anggarannya, tapi kami tetap jalan terus. Pembebasan lahan masih butuh Rp200 miliar. Jumlah itu baru sekitar 40 kilometer. Kami berharap dalam waktu dekat ini anggaran untuk pembebsan lahan segera dicairkan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi dipastikan gagal terealisasi dalam waktu lima tahun ke depan. Padahal, menteri BUMN Rini Soemarno saat berkunjung ke Padang pada Oktober 2015 lalu, menyatakan bahwa jalan tol Padang-Bukittinggi akan dibangun pada Desember 2015.
Gagalnya pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi itu, terlihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2016-2021. Dalam RPJMP itu, tidak tertulis adanya pembangunan tol Padang-Bukittinggi, yang ada hanya pembangunan jalur Padang-Bukittinggi.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, untuk jalan tol Padangt-Bukittinggi, Pemprov Sumbar butuh proses yang panjang, terutama soal pembebasan lahan. “Kita perlu mengkaji terlebih dahulu berapa dana yang dibutuhkan untuk ganti rugi lahan milik warga yang nantinya akan digunakan untuk jalan tol,” kata Nasrul Abit saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Sumbar, Rabu, 11 Mai 2016.
Ia menyebut jalur Padang-Bukittinggi yang akan dibangun dan sudah masuk ke dalam RJMD, tujuannya juga sama dengan jalan tol, yaitu untuk mengurai kemacetan yang selalu terjadi di Bukittinggi, yang merupakan kota wisata di Sumbar.
“Jalur Padang-Bukittinggi yang akan dibangun itu dua jalur. Meskipun memakan anggaran yang cukup besar, namun saya yakin bahwa Pemprov Sumbar mampu dan bisa bergerak cepat dibandingkan membangun jalan tol,” tuturnya. [M.Noli]
