PADANG, KLIKPOSITIF – Konferensi daerah (Konferda) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatra Barat diharapkan mampu membakar semangat para alumni untuk melanjutkan perjuangan yang sudah digariskan Bung Karno.
Konferda yang digelar di Istana Bung Hatta, Sabtu (23/7) dihadiri sederet tokoh nasional, kepala daerah di Sumbar, praktisi pemilu hingga para pengusaha. Pemukulan gong tanda dimulainya Konferda dipimpin langsung Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Arief Hidayat yang juga Ketua Umum DPP PA GMNI.
Ketua DPD PA GMNI Sumbar, Yogi Yolanda menyebut sejalan dengan itu, memilih Kota Bukittinggi sebagai lokasi acara diharapkan pula dapat menapaktilas sejarah pemikiran Bung Hatta.
“Kota Bukittinggi sangat kaya akan sejarah. Kami sangat bahagia bisa menggelar Konferda ini di Istana Bung Hatta. Sebagai Founding Father, Dwi Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta tidak bisa dipisahkan. Bung Karno merupakan tokoh nasionalis yang mampu menghasilkan teori Marhaeinisme,” katanya.
Selain itu, Bung Hatta juga tokoh nasionalis yang menghasilkan teori ekonomi, yaitu koperasi. Ditambah lagi, Kota Bukittinggi pernah menjadi basis PDRI. Inilah semangat nasionalisme yang akan ditularkan pada para kader dan alumni GMNI.
Yogi menjelaskan, GMNI merupakan rumah para nasionalis Indonesia yang terus menggelinding menjadi besar bagai sebuah bola salju. Selama setahun terakhir di Sumatra Barat telah terbentuk tujuh cabang PA GMNI. Karena itu, Yogi berkeyakinan para alumni akan menjadikan GMNI dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Sumbar.
“Ini bukan kegiatan asal-asalan. Konferda pertama di Sumbar ini diharapkan mampu menjadi sarana konsolidasi gerakan nasionalis di Sumatra Barat,” tegasnya.
Ketua DPP PA GMNI, Prof Arief Hidayat mengaku sudah ribuan kali membaca pembukaan UUD 1945 terhitung sejak kuliah hukum. Makna terdalam yang ia temukan menyimpulkan, kemerdekaan disusun berdasarkan keinginan Top-Down, dan Bottom-Up. Ada frasa keinginan luhur bangsa bersatu secara bersama-sama untuk merdeka, kemudian keinginan itu diridhai oleh Allah Yang Maha Kuasa.
“Ada heterogenitas luar biasa pada perwakilan PPKI dan BPUPKI. Namun mereka mampu menghasilkan pembukaan UUD 1945 yang sangat luar biasa. Andai saat itu dilakukan sistem voting, maka besar kemungkinan bahasa yang dipakai sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Jawa. Begitu pula dengan Pancasila sebagai ideologi negara, tidak akan ditetapkan jika tidak disepakati bersama. Kelompok Islamis yang ada di dalam unsur panitia sembilan bahkan sudah belajar agama sampai ke Timur Tengah, namun mereka sudah mendalami sikap toleransi dan berjiwa besar untuk bersatu,” katanya.
Prof Arief juga menyoroti konten media sosial hari ini mengandung narasi yang berpotensi memecah-belah bangsa. Krena itu ia ber lharap PA GMNI mengisi narasi medsos yang meneladani pendiri bangsa dalam memupuk persatuan.
“PA GMNI adalah organisasi intelektual Indonesia, karena mayoritas alumni adalah jebolan universitas. Kita beruntung mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia, karena itu kita wajib mewakafkan pemikiran di seluruh aspek kehidupan. Mari jadikan PA GMNI sebagai wadah berkumpulnya intelektual yang nasionalis,” ajaknya.
Era disrupsi teknologi saat ini, sambung Prof Arief, marak ideologi yang tidak sesuai Pancasila ingin menghancurkan Indonesia sebagai kandidat negara besar. Katanya, hal itu sudah ditempuh melalui media sosial.
“PA GMNI harus mampu membendung itu semua. Membentengi negara ini dari ideologi yang tidak menginginkan indonesia menjadi negara besar,” tegasnya.
Arief yang pernah menjadi Ketua MK sejak 14 Januari 2015-2017 dan kembali terpilih 14 Juli 2017-2020 menambahkan, masyarakat di Sumbar masih sangat heterogen. Bahkan, ada yang sudah hidup sejak abad silam dan kini dihadapkan dengan kemajuan teknologi. Karena faktor itu, maka mengaturnya akan sangat sulit.
“Setelah Konferda ini, saya berpesan agar PA GMNI selalu memberi masukan konstruktif ke semua lini pemerintahan,” pungkasnya.