PARIAMAN, KLIKPOSITIF — Wali Kota Pariaman, Genius Umar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2023, yang dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo, dengan tema Penguatan Resiliensi Berkelanjutan, Dalam Menghadapi Bencana, yang digelar di Jakarta Internasional Expo Hall B1 dan B2, Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (2/3).
Acara yang digelar selama 2 (dua) hari ini (2-3) Maret 2023, menghadirkan beberapa Menteri sebagai pembicara dalam kegiatan Rakornas Penanggulangan Bencana ini, seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dan juga dihadiri oleh seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, Kapolda, Kapolres, Kepala BPBD mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Dalam arahanya, Presiden, Jokowi mengatakan, bahwa yang paling ditakutkan sekarang di seluruh dunia adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan menyebabkan banyak bencana-bencana lain. Karena itu, menjadi siaga dan waspada sebagai kunci selain siap dan siaga bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
“Perubahan iklim itu, menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana. Karena itu, kita harus melakukan berbagai kesiapan dan kesiagaan, sehingga kita dapat meminimalisasi kerugian yang akan dialami oleh masyarakat,” ungkapnya.
Joko Widodo juga menambahkan, Negara kita, naik 81 persen frekuensi bencana alamnya dari tahun 2010 yang sebesar 1.945 bencana, dimana di tahun 2022 kemaren, melompat menjadi 3.544 bencana.
“Karena itu perlunya beberapa hal yang harus diperhatikan seperti Peringatan dini (pra bencana), Edukasi masyarakat (pra bencana), Tata ruang dan kontruksi, dimana izin mendirikan bangunan harus memperhatikan titik-titik daerah rawan bencana, dan konstruksinya harus anti gempa,” ulasnya.
Karena itu bapak Presiden berpesan agar Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPBD, sebagai unjung tombak penanggulangan bencana. Adapun yang perlu diperhatikan adalah identifikasi potensi bencana, Penyiapkan pendanaan, dan daerah harus memasukan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan rencana investasi.
“Dana bersama bencana itu sangat penting, sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat kecil. Jangan sampai mereka sedang kehilangan banyak hal, tetapi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan bantuan yang ada, jangan hanya di stock di posko saja, sederhanakan aturan dan gunakan agar tepat sasaran,” tukas Jokowi.
Pada kesempatan ini, Mendagri telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan, untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) Penanggulangan Bencana bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah tapi rawan bencana, dan kesempatan ini harus dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan DAK ini, karena Kota Pariaman adalah salah satu kota rawan bencana di Sumbar.
Sementara itu Wali Kota Pariaman, Genius Umar juga menjelaskan Menteri keuangan telah mengumumkan beberapa mekanisme keuangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, salah satunya melalui asuransi bencana dan juga melalui pengumpulan dana bersama, bagi semua daerah dan nanti akan digunakan oleh daerah yang terkena bencana.
“Kota Pariaman merupakan kota dengan intensitas bencana yang cukup tinggi, mulai dari gempa, longsor, banjir, angin kencang dan yang kita takutkan adalah Tsunami, karena daerah kita berada ditepi pantai,” ungkapnya.
Ia juga menerangkan, dengan situasi tersebut, Kota Pariaman telah membentuk 71 KSB (Kelompok Siaga Bencana) di 71 Desa/Kelurahan, dan mempunyai beberapa Desa Tangguh Bencana. Pihaknya juga melatih dan membentuk KSBS (kelompok Siaga Bencana Sekolah) di hampir semua sekolah SMA/SMK yang ada di Kota Pariaman.
“Tidak hanya dari pemerintah saja, respons terhadap tanggap darurat bencana itu juga menumbuhkan kesadaran dari masyarakat, sehingga terbentuk organisasi dan lembaga penanggulangan bencana berbasis masyakarat, seperti Forum Mesjid Peduli Bencana dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB),” tuturnya.
Genius menyatakan bahwa Pemko Pariaman telah melakukan beberapa program kegiatan mitigasi bencana. Di antaranya melakukan pengukuran ketinggian daerah serta mempublikasikannya, membuat peta evakuasi, membangun serta memperbaiki ruas jalan yang mendukung akses evakuasi, dan melakukan simulasi tanggap bencana.
“Kita berharap bersama, dengan adanya Rakornas ini, Pak Presiden mengajak semua pihak (pentahelix) untuk mendiskusikan tantangan dan solusi dalam penanggulangan bencana di Indonesia, serta membangun komitmen dan kesadaran kolektif bahwa bencana adalah urusan bersama, dan harus dilakukan secara berkelanjutan,” tutupnya.
