Cegahan 'Stunting', Komisi IX Berharap Adanya Kolaborasi Intitusi Pendidikan

Kita berharap stunting yang sudah menjadi program prioritas nasional ini bisa dilakukan dengan pendekatan skema kolaboratif, jadi tidak hanya melakukan intervensi di titik hilir, tetapi juga melakukan upaya promotif di titik hulu, yaitu melibatkan institusi pendidikan sekolah-sekolah

.

. (Net)

Klikpositif Supernova Honda (3000 x 1000 piksel)

KLIKPOSITIF – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani berharap adanya upaya promotif di titik awal dengan melibatkan institusi pendidikan seperti sekolah melalui skema kolaboratif dalam rangka pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.

Ia mengungkapkan pentingnya memberikan materi pembelajaran maupun pengetahuan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat pada para pelajar untuk mencegah terjadinya stunting ketika mereka sudah berkeluarga.

“Kita berharap stunting yang sudah menjadi program prioritas nasional ini bisa dilakukan dengan pendekatan skema kolaboratif, jadi tidak hanya melakukan intervensi di titik hilir, tetapi juga melakukan upaya promotif di titik hulu, yaitu melibatkan institusi pendidikan sekolah-sekolah. Hal itu tentu saja akan membangun pengetahuan dikalangan remaja dan pelajar tentang bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat sehingga ini bisa menurunkan resiko stunting saat mereka berkeluarga dan memiliki keturunan,” tuturnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Bekasi, Jawa Barat, beberapa hari lalu.

Selanjutnya, Netty juga menambahkan bahwa dalam mengatasi stunting sendiri tidak bisa hanya menggunakan cara yang biasa tetapi harus ada cara extraordinary dengan mengkombinasikan kemajuan teknologi. Hadirnya berbagai program aplikasi dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi seperti Cicilan Sanitasi (Cisani), Gemari Ceria, dan lainnya, tentu dapat memudahkan pekerjaan Dinkes untuk bisa mengakselerasi capaian percepatan penurunan angka stunting di Kota Bekasi.

Dalam kunjungan kerja tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengapresiasi Kota Bekasi yang mampu menurunkan angka prevalensi stunting ke 7,56 persen pada tahun 2021. Walaupun ada 2 aksi dari total 8 aksi integrasi untuk memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting yang belum dilaksanakan menurut Dinas Kesehatan yaitu aksi ke-6 (Sistem Manajemen Data) dan aksi ke-7 (Pengukuran dan Publikasi Stunting). Dua aksi ini belum dilaksanakan karena Kota Bekasi fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

“Pertama kita mengapresiasi terlebih dahulu capaian Kota Bekasi dalam menurunkan stunting ke angka 7,56 persen. Tentu angka itu harus terus dipertahankan sekaligus diturunkan lebih kecil lagi. Walaupun beberapa aksi yang disampaikan oleh Dinas kesehatan selama pandemi ada dua aksi yang tidak bisa dilakukan karena memang itu membutuhkan kontak fisik padahal selama pandemi ada pembatasan atau menjaga jarak,” tutup legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut.

Exit mobile version