PESSEL, KLIKPOSITIF– Berbagai pihak mengapresiasi kinerja Bupati Rusma Yul Anwar yang sukses mengangkat ekonomi Pesisir Selatan, Sumatera Barat dari -1,11 persen di 2020 menjadi 4,18 persen 2023.
Musti Hendri, salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan trend positif itu sejalan dengan kebijakan anggaran dan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga APBD mampu menjadi katalisator kinerja perekonomian.
“Padahal sejak 2015 APBD Pesisir Selatan nyaris tidak berubah. Artinya bupati mampu mengelola keuangan untuk pertumbuhan,” ungkapnya di Painan.
Rusma Yul Anwar resmi menjabat sebagai bupati pada Februari 2021 setelah menang telak menumbangkan petahana dengan perolehan 58 persen suara pada Pilkada 2020.
Saat itu perekonomian negeri berjuluk ‘Sejuta Pesona’ ambruk, bahkan menyentuh titik nadir pada posisi -1,11 persen. Kinerja terburuk sepanjang sejarah perekonomian daerah.
Berbekal semangat membangun, pada 2021 Rusma Yul Anwar mampu membalikan keadaan. Ekonomi Pesisir Selatan tumbuh positif 3,37 persen, meski bayang-bayang pandemi COVID-19 masih tetap menghantui.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja positif tersebut terus berlanjut pada 2022, dengan capaian 4,02 persen. Tak sampai di situ, trend pertumbuhan kembali terjadi periode 2023, yakni 4,18 persen.
“Kita harus jujur melihatnya. Hanya 3,5 tahun, nyaris seluruh indikator makro ekonomi Pesisir Selatan tumbuh positif,” sebutnya.
Supri, tokoh masyarakat lainnya menilai dua program utama yang diusung Rusma, yakni membangun kualitas sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi daerah berbasis komoditi lokal selaras dengan kekinian.
Lewat pembangunan sumber daya manusia, bupati mampu menekan beban pengeluaran rumah tangga seperti sekolah dan kesehatan gratis, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Pemerintah kabupaten menggratiskan biaya sekolah sesuai kewenangannya, bahkan kini menyalurkan beasiswa bagi siswa kurang mampu lewat Program Pesisir Selatan Pintar (PPSP).
Menjamin iuran kesehatan, dengan harapan tidak ada lagi masyarakat yang terkendala biaya berobat, sehingga uang yang selama ini mereka bayarkan bisa dijadikan tabungan atau untuk kebutuhan lain.
“Sadar atau tidak, bupati tiap bulan ngasih lewat iuran kesehatan mereka. Misalnya satu rumah ada 5 orang. Kalau per orang Rp35 ribu, berarti Rp175 ribu per rumah tangga penerima,” jelasnya.(Rilis)
