TUAPEJAT, KLIKPOSITIF – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan Stunting sekaligus Launching Bapak Asuh Anak Stunting, Kamis, 15 Juni 2023 di ruang Bappeda Mentawai. Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh tim dari BKKBN Sumbar.
Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Fernando J Simanjuntak menjelaskan, prioritaskan anggaran stunting untuk penanganan yang berdampak langsung dengan menyasar anak-anak kurang gizi hingga tambahan makan terhadap ibu hamil.
“Agar penanganan stunting optimal, kita akan perbaiki pola distribusi bantuan dengan menyasar kantong-kantong stunting dan individu nya langsung ,” katanya.
Dia mengatakan, selama ini pola distribusi bantuan penanganan stunting di Mentawai cenderung jalan ditempat hingga habis di situ-situ saja.
“Ke depan dengan memanfaatkan seluruh instrumen yang ada, kita berangkat dari data base untuk menyerahkan bantuan dengan tepat sasaran dan langsung kepada yang membutuhkan,” terangnya.
Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak tepat guna. Salah satunya, terkait anggaran stunting.
Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
“Hal ini tidak boleh terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, penggunaan anggaran harus efektif dan tepat sasaran. Tahun ini ada Rp91 miliar anggaran percepatan penurunan Stunting secara keseluruhan untuk menekan Stunting,” sebutnya.
Sekretaris BKKBN Sumbar Nova Dewita dalam sambutannya mengatakan, Indonesia memiliki basis penduduk yang besar, sehingga butuh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menunjang pembangunan skala daerah dan nasional.
“Jika SDM nya tidak berkualitas tentu akan berdampak buruk pada tingkat kesejahteraan dimasa yang akan datang,” katanya.
Dia mengatakan, BKKBN Sumbar memiliki komitmen yang sama dengan pemerintahan daerah beserta unsur lainya untuk menurunkan angka prevalensi Stunting, sehingga butuh koordinasi untuk mengambil langkah-langkah strategis demi mencapai penurunan prevalensi stunting secara nasional sebesar 14 persen.
Dijelaskannya, masalah Stunting di Sumbar saat ini kembali menjadi hal yang harus ditanggapi. Pasalnya, data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka kasus stunting Sumbar naik menjadi 1,9 persen dari tahun sebelumnya.
“Dari angka awal 23,3 persen menjadi 25,2 persen. Dari jumlah seluruh kabupaten dan kota, 12 daerah mengalami penurunan dan ada tujuh daerah yang mengalami kenaikan,”ujarnya.
Dijelaskan dari tujuh kota -kabupaten yang mengalami kenaikan tersebut adalah Kabupaten Pasaman Barat, Solok Selatan, Dharmasraya, Mentawai, Agam, Pesisir Selatan dan Kota Padang.
Pada kesempatan itu, Nova Dewita mengapresiasi Pemkab Mentawai yang serius menekan angka Stunting. Tercatat Mentawai daerah ketiga yang telah melakukan rapat koordinasi percepatan penurunan Stunting di Sumbar.
“Dari rapat koordinasi yang dilaksanakan bertemu persoalannya dimana, kemudian bisa dilakukan langkah-langkah kongkrit untuk investasi langsung kepada anak Stunting,” tukasnya.
