LIMAPULUH KOTA, KLIKPOSITIF- Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo mengungkapkan bahwa dibutuhkan sinergitas dari seluruh pihak untuk dapat mengangkat angka vaksinasi di daerah tersebut. Sampai sejauh ini, baru 29,1 persen warga Kabupaten Lima Puluh Kota yang sudah divaksin.
Data tersebut disampaikan Safaruddin Dt Bandaro Rajo dalam rapat koordinasi kegiatan Sumbar Sadar Vaksin di Aula Kantor Bupati, Sarilamak, Selasa (26/10).
“Jumlah masyarakat yang wajib vaksin sudah terdata. Akurasi data ini yang akan menjadi pedoman bagi kita untuk mendekteksi wilayah mana saja yang capaiannya masih rendah,” katanya.
Safaruddin juga mengimbau kepada pemerintah nagari agar memproporsikan dan merealisasikan anggaran pemerintah nagari sebesar 8 persen untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 di wilayah masing-masing sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Setiap puskesmas yang ada di daerah juga wajib memberikan pelayanan baik kepada masyarakat yang akan mengikuti vaksinasi sesuai dengan ketersedian vaksin dan waktu yang sudah ditentukan dalam program tersebut.
“Puskesmas diharapkan aktif. Kepada pemerintah nagari sudah kita minta untuk merealisasikan anggaran untuk percepatan program vaksinasi. Tinggal kita evaluasi dan catat pemerinta nagari mana saja yang tidak merelisaikan hal tersebut. Karena ini jelas regulasinya dan untuk kemaslahatan umat agar pemulihan di segala sektor dapat diwujudkan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Kapolres 50 Kota AKBP Trisno Eko Santoso menyampaikan perlu penyatuan persepsi dari berbagai instansi untuk percepatan program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Faktor-faktor yang dapat memperlambat program ini perlu di antisipasi dari awal.
Sesuai arahan Kapolri target pelaksanaan vaksinasi nasional sebesar 2 juta dosis sehari. Untuk program percepatan vaksinasi ke depan, Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan 4.000 dosis yang akan diproporsikan di setiap wilayah. Harapannya seluruh wilayah dapat tercapai herd immunity.
“Satukan persepsi agar program ini berjalan dengan baik. Saling mengingatkan apabila stok vaksin menipis. Dikoordinasikan dengan tingkat Provinsi. Masyarakat wajib vaksin perlu difasilitasi dengan baik. Memaksimalkan capaian vaksinasi secara mobile maupun stasioner,” katanya. (*)
