Jakarta, Klikpositif – Layanan jaringan telekomunikasi masih menjadi permasalahan bagi Kabupaten Solok, terutama daerah pinggiran. Masih terdapat puluhan nagari yang menjadi titik blank spot atau daerah yang belum tersentuh sinyal komunikasi. Keterbatasan akses jaringan telekomunikasi itu menghambat komunikasi hingga pemanfaatan teknologi informasi.
Bupati Solok, H. Epyardi Asda mengatakan, dampak dari belum adanya jaringan telekomunikasi di berbagai daerah cukup dirasakan dampaknya oleh semua kalangan. Para pelaku UMKM kesulitan memasarka produk secara daring, termasuk para pelajar yang perlu akses internet dalam belajar.
Tidak hanya itu, sebut Bupati Epyardi Asda, pelayanan publik juga terkendala dengan tidak adanya jaringan telekomunikasi di daerah pelosok. Modernisasi pelayanan juga sulit lantaran belum adanya dukungan akses telekomunikasi di daerah pinggiran.
“Masyarakat kami ada yang harus naik ke perbukitan hanya untuk bisa menelpon atau membuka aplikasi pemasaran. Termasuk pelajar, yang mengalami hal sama agar bisa mengakses internet sebagai media belajar,” tutur Bupati Solok saat kunjungan kerja Kemenko Polhukam, Selasa (1/11/2022).
Kunjungan Bupati Solok bersama Kadis Kominfo, Teta Midra dan tim mendapat sambutan dari Kabid Telekomunikasi Kemenko Polhukam, Atep Putu Anta. Kemudian Direktur Telekomunikasi Kemkominfo, Aju Widya Sari, Executive Asosiasi Pengembang Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi (Aspimtel), Tommy Gustavi Utomo. Turut hadir sejumlah provider telekomunikasi.
Menurut Bupati Solok, lebih kurang 24 nagari yang tercatat sebagai titik blank spot. Semua terletak di pinggir Kabupaten Solok, seperti di nagari-nagari Kecamatan Tigo Lurah. Kemudian beberapa nagari di Kecamatan Hiliran Gumanti, serta di Kecamatan X Koto Diateh.
“Setiap kami melakukan kunjungan ke nagari-nagari ke wilayah yang jangkauan sulit signal, masyarakat selalu menanyakan persoalan ini. Masyarakat kita sangat membutuhkan itu, terutama para guru dan murid sekolah serta pelaku usaha,” bebernya.
Bupati mengharapkan, kementu terkait dapat memberikan solusi terhadap persoalan akses telekomunikasi di daerah terpencil. Pemerintah Kabupaten Solok juga akan menyiapkan berbagai kebutuhan agar kebutuhan masyarakat tersebut terpenuhi.
12 Ribu Blank Spot di Indonesia
Menanggapi hal itu, Direktur Telekomunikasi Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari mengatakan, persoalan tersebut akan menjadi perhatian bagi Kemenkominfo. Menurutnya, di Indonesia lebih kurang 12 ribu desa yang mengalami hal sama.
“Daerah pedesaan yang sampai saat ini masih blank spot, ada kurang lebih 12 ribu desa tercatat mengalami hal yang sama. Ini menjadi perhatian serius presiden dan Kemenkominfo,” turut Aji Widya Sari.
Menurutnya, Kemenkominfo menargetkan membangun infrastruktur untuk tranformasi digital di seluruh daerah 3T (tertinggal, terdepan dan Terpencil). Hal itu sudah menjadi instruksi Presiden Jokowi agar daerah 3T.
Sementara itu, Kepala Bidang Telekomunikasi Kemenko Polhukam, Atep Putu Anta, menyebutkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat di Kabupaten Solok. Terutama daerah-daerah pinggiran yang tergolong blank spot.
“Menanggapi apa yang disampaikan bapak bupati, dalam waktu dekat ini, kita akan turun langsung. Bila tidak ada halangan, pada tanggal 8 November 2022 ini, kita akan melihat ke wilayah yang blank spot di Kabupaten Solok,” ucap Atep.
Dari hasil survey ketersediaan jaringan seluler di Kabupaten Solok, Executive Asosiasi Pengembang Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi (Aspimtel), Tommy Gustavi Utomo, menyebutkan, memang masih terdapat lokasi atau wilayah di Kabupaten Solok belum terjangkau. Untuk tahun 2023 ada beberapa titik yang akan dibangun menara Base Transceiver Station (BTS).
“Untuk 2023 akan ada beberapa titik akan dibangun menara BTS di Kabupaten Solok. Soal dimana dan berapa jumlahnya, kita belum dapat menyampaikannya. Dan untuk tahun 2022 ini sudah ada yang kita bangun yakni di Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya,” tutupnya.
