SOLSEL, KLIKPPSITIF – Prihatin daerahnya kurang tersentuh pembangunan, Anggota DPRD Solok Selatan (Solsel) Daliyus tekankan pentingnya pemerataan pembangunan.
Anggota DPRD Solsel dari daerah pemilihan II ini sampai mengulangi kalimatnya dua kali saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa Berkarya (FKB) tentang Nota Pengantar Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Solok Selatan 2021-2026.
“Kami Minta dalam penyusunan RPJMD ini dapat dilakukan pemerataan pembangunan, sekali lagi pemerataan pembangunan dengan mengedepankan skala prioritas demi kesejahteraan masyarakat Solok Selatan, ” kata Daliyus dalam Rapat paripurna DPRD Solok Selatan Selasa, 8 September 2021.
Usai paripurna tersebut Daliyus menjelaskan penekanan kalimat pemerataan pembangunan tersebut disebabkan keprihatinannya terhadap kondisi pembangunan di Kecamatan Sangir Batanghari yang makin tertinggal.
“Saya wajib menyuarakan aspirasi masyarakat di Dapil saya, silahkan dilihat langsung bagaimana kondisi jalan poros Abai saat ini, yang katanya masuk jalan strategis provinsi dengan skala prioritas pembangunan, ” katanya.
Selain itu imbuhnya, ada dua titik akses lagi yang berstatus jalan kabupaten dan perlu ditingkatkan karena menyentuh langsung terhadap perekonomian masyarakat yakni Jalan Abai-Madiak dan Jalan Abai-Talunan.
Dia melanjutkan saat musim hujan seperti sekarang, akses Abai-Talunan tidak bisa dilewati sehingga masyarakat harus memutar jalan dari Talunan melalui Lubuk Malako untuk sampai di Abai.
“Hal ini perlu jadi perhatian. Sebab, tanpa akses yang memadai bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh, terlebih di tengah situasi pandemi saat ini, ” katanya.
Selain itu imbuhnya, ada dua titik akses lagi yang berstatus jalan kabupaten dan perlu ditingkatkan karena menyentuh langsung terhadap perekonomian masyarakat, yakni Jalan Abai-Madiak dan Jalan Abai-Talunan.
“Jalan Abai-Madiak dan Abai-Talunan ini masuk usulan skala prioritas pembangunan saat musrenbang di Kecamatan Sangir Batanghari, ” katanya.
Sekretaris Daerah Solsel Syamsurizal mengatakan pembangunan infrastruktur di daerah penganggarannya didasarkan pada kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten.
“Pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat tentu kita upayakan, tetapi tentu kembali lagi kepada kewenangan-kewenangan tadi,” katanya.
Dia menambahkan untuk jalan poros Abai masuk ke ruas jalan Provinsi di Solsel-Dharmasraya melalui Pulau Punjung.
“Pemerintah kabupaten sangat mendorong pembangunan jalan ini. Itu kan sudah ditinjau oleh tim menteri kemaritiman beberapa waktu lalu, jadi kita hanya menunggu waktunya lagi, karena jalan ini masuk prioritas pembangunan oleh provinsi,” katanya.
Kemudian imbuhnya jalan Abai Talunan yang menghubungkan kecamatan Sangir Batanghari dengan kecamatan Sangir Balai Janggo.
“Dulu waktu saya kepala Bappeda jalan itu di prioritaskan melalui DAK Transportasi pedesaan atau Transdes karena menghubungkan dua nagari dan dua kecamatan. Ya, mungkin kedepan kita usulkan lagi melalui dana alokasi khusus yang cocok itemnya dengan jalan itu”, katanya.
