PASBAR, KLIKPOSITIF – Sejumlah Cabang Olahraga (Cabor) meminta Pemerintah Pasaman Barat dan penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan penggunaan dana hibah di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pasaman Barat (Pasbar).
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Pasbar, Decky H Saputra, Selasa (4/5/2021) di Simpang Empat.
“Kami meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dapat melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana hibah KONI Pasbar ini,” sebutnya kepada wartawan.
Menurutnya sebagai salah seorang pendiri, pengurus, pembina dan penasehat beberapa cabor di Pasaman Barat tentu sangat prihatin terhadap pengelolaan anggaran yang tidak transparan di KONI setempat.
“Saya bersama rekan – rekan insan olahraga yang peduli dengan dunia olahraga, tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan hak kami dan pelaku olahraga di Pasbar,” katanya.
Decky yang saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pasbar mengungkapkan dirinya dengan beberapa pengurus Cabor telah membuat surat kepada inspektorat untuk meminta memeriksa KONI Pasbar.
“Banyak keputusan yang diambil atau kebijakan dalam cabor yang tidak sesuai AD/ART seperti tidak melaksanakan rapat tahunan pada tahun 2020,” ungkapnya.
“KONI Pasaman Barat juga diduga telah melakukan penyalahgunaan anggaran dengan menyalurkan dana KONI ke organisasi yang tidak terkait dengan dunia olahraga,” sambungnya.
Tidak transparannya pengelolaan keuangan, Decky dengan 23 cabor telah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan KONI Pasaman Barat periode 2018 – 2022.
“Ada sebanyak 24 Cabor membuat Mosi tak percaya. Dengan itu besok kita akan menggelar Musorkablub KONI Pasaman Barat 2021,” katanya.
Ia juga menuturkan kisruh yang terjadi sudah disampaikan kepada Bupati Pasaman Barat. Bupati juga meminta untuk diselesaikan dengan secara baik-baik tanpa membuat kegaduhan.
Lanjut Decky mengulang perkataan bupati yang berharap KONI Pasbar bisa berubah ke arah yang lebih baik demi kemajuan dunia olahraga di Pasaman Barat.
Sejauh ini ungkap dia, bupati juga telah mendisposisikan surat permohonan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Pasaman Barat, agar dilaksanakannya Musorkablub KONI Pasaman Barat dengan segera.
“Padahal dengan jangan waktu 30 hari semenjak surat bupati turun, seharusnya pengurus KONI Pasbar wajib untuk melaksanakannya. Tapi hingga saat ini kita melihat tidak diindah oleh pengurus KONI Pasbar,” ungkapnya.
Decky juga merincikan saat ini jumlah pengurus dan staf di KONI Pasaman Barat sebanyak 31 orang dengan dugaan menghabiskan anggaran pengurus sekitar Rp 553.585.000 selama setahun.
“Sangat fantastis anggaran untuk pengurus dan staf. Hal itu ditetapkan tidak melalui persetujuan atau mekanisme rapat anggota,” ungkapnya.
Menurutnya, jumlah itu jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan anggaran pembinaan untuk seluruh cabang olahraga. Anggaran 35 cabor hanya menyerap anggaran senilai Rp 304.855.000.
“Kami cermati, anggaran kehormatan dan operasional KONI jauh melebihi anggaran untuk pembinaan olahraga. Pantas prestasi dunia olahraga di Pasaman Barat seperti ini,” terangnya.
“Ini sudah tak wajar, ini akan berdampak pada perkembangan olahraga. Kami juga sudah mempertanyakan, namun hingga saat belum ada jawaban dari pengurus KONI Pasaman Barat,” sambung.
Untuk itu katanya, selaku salah satu pelaku olahraga di Pasaman Barat sangat merasakan dampak dari kebijakan KONI yang tidak proporsional tersebut agar di periksa penggunaan dana di KONI tersebut.
Sementara itu Ketua KONI Pasaman Barat, BM Satria membenarkan adanya surat masuk tentang mosi tak percaya dari Pengcab. Baginya semua proses tentu harus sesuai dengan AD/ART.
“Memang ada surat masuk tentang mosi tak percaya, dalam AD/ART mosi tak percaya ini tak bisa saya lakukan. Saya juga sudah diskusi dengan rekan-rekan di Padang tidak usah dibalas,” katanya saat dihubungi KLIKPOSITIF beberapa waktu lalu.
Kemudian diungkapkannya, sejauh ini KONI Sumbar telah menyarankan untuk rapat dan melakukan musyawarah bersama, dalam artian duduk bersama menyelesaikan pokok permasalahan yang dianggap ada.
“KONI Sumbar hanya menyarankan duduk bersama, bukan untuk Musorkablub. Saya juga tak ingin ada perdebatan dan saya ingin menjaga stabilitas politik di Pasaman Barat,” ungkapnya.
“Biarlah ini berjalan seperti biasa, jika saya salah, saya siap mundur. Tapi jangan mengancam – ngancam. Tidak ada kepentingan saya dan tak ada Ketua KONI ini yang abadi, saya jalani sesuai amanah,” sambungnya.
Ia juga menambahkan, ada proses nantinya yang akan dijalani secara bersama-sama. “Dispora kan pembina dan biarkanlah Dispora yang menyelesaikan masalah ini,” tutupnya mengakhiri.