PADANG, KLIKPOSITIF- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sumbar melakukan evaluasi terhadap kinerja TPPS dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.
Dalam pelaksanaan program telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana tugas mereka adalah mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.
“Sehubungan dengan capaian kinerja kita bersama dalam rangka percepatan penurunan stunting, perlu kiranya melaksanakan evaluasi Tim TPPS,” ungkap kepala perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati, saat kegiatan Evaluasi TPPS dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Sumbar, Rabu (20/12) di Padang.
Fatmawati menyebut tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memaparkan laporan capaian kinerja tim TPPS Provinsi Sumatera Barat dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan sekaligus evaluasi Kinerja Tim TPPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
Peserta kegiatan pada pagi hari ini yang hadir adalah sebanyak 175 orang, yang terdiri dari TPPS Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala Dinkes Kab/Kota, Kepala Opd KB Kab/Kota, Kepala Bappeda Kab/Kota, Satgas Provinsi, dan Satgas Kab/Kota, serta Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.
Menurut Fatmawati, percepatan penurunan stunting harus segera disikapi dengan langkah-langkah kongkrit dan nyata. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan Program Percepatan Penurunan Stunting tingkatan wilayah.
“Dalam mencapai tujuan yang dimaksud, koordinasi dan kolaborasi bersama seluruh pemangku kebijakan, stakeholder dan mitra kerja lainnya sangat dibutuhkan,” ulasnya.
Selanjutnya, strategi pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2023 dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Barat harus disusun dan dikembangkan dalam bentuk operasional nyata serta memiliki output yang terukur, seperti Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) dengan menajamkan intervensi dari hulu melalui prioritas mencegah lahirnya anak stunting, operasional tim pendamping keluarga serta target kinerja lainnya.
Agenda pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
Sehingga penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia 2045 serta mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan tidak tepat menjadikan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebagai rujukan untuk mengukur prevalensi Stunting.
“SSGI menggunakan metode sampling, tentu tidak semua kasus terdeteksi. Untuk Stunting harus by name by address sama dengan angka kemiskinan, jadi kita tahu dimana dan siapa yang Stunting sehingga bisa dilakukan Intervensi yang tepat sasaran,” sebut Ketua TPPS tersebut. (*)
