PADANG, KLIKPOSITIF — Kiprah politisi Gerindra, Andre Rosiade tentu sudah tidak diragukan lagi. Ia hadir di berbagai persoalan masyarakat, baik masalah sosial hingga yang besar, termasuk infrastruktur yang vital bagi masyarakat Sumatera Barat.
Terbaru, Anggota Komisi VI DPR RI Itu mendorong kelanjutan pembangunan proyek tol Padang-Sicincin yang mangkrak sejak 1,5 tahun lalu. Pada Sabtu (27/8) lalu, Andre bersama Direktur Operasi III, PT Hutama Karya, Koentjoro meresmikan pengerjaan kembali proyek strategis nasional tersebut.
“Ini harus jadi pelecut bagi pemerintahan Sumbar, bagaimana membangun daerah ini lebih baik ke depan. Pemprov harusnya memanfaatkan secara lebih baik apa yang sudah dilakukan bang Andre,” ujar Ketua Pengurus Daerah (PD) Tunas Indonesia Raya (Tidar) Sumatera Barat, Megri Fernando di Padang, Selasa (30/8).
Sebagai anak muda Ranah Minang, ia merasa “galigaman” dengan sikap Pemprov yang terkesan tidak ulet, tidak tekun dan sungguh-sungguh dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Sumbar. “Persoalannya kan di pembebasan lahan. Memang tak mudah juga, hanya saja perlu lebih serius. Masalah yang tidak mudah, harus diselesaikan dengan cara-cara yang tidak biasa pula,” katanya.
Menurut Megri yang juga Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Padang ini, dengan berbagai perjuangan dan dorongan yang dilakukan Andre di tingkat pusat, seharusnya pembangunan berbagai infrastruktur di Sumbar tak ketinggalan dari daerah lain, bahkan bisa lebih baik. “Pemprov harusnya manfaatkan kondisi seperti ini,” tegas pengusaha muda ini.
Megri menegaskan, pembangunan tol hanya satu persoalan. Yang lebih memprihatinkan kondisi Jalan Padang-Solok yang tiap sebentar ditutupi longsoran material tanah di Panorama II belakangan ini.
“Jelas-jelas mengancam keselamatan pengguna jalan di sana, tak ada juga solusi konkrit dari pemerintah daerah, selain hanya membersihkan material yang menutupi jalan dan mengikis tebing yang rawan runtuh. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Toh, tiap hujan lebat, jalan itu tidak bisa dilalui,” ulasnya. Yang diperlukan katanya, adalah pembangunan penahan tebing yang rawan longsor yang sampai sekarang belum terlihat upaya ke arah itu.
“Bukmean saya memuji Bang Andre, tapi faktaya demikian, setelah kelanjutan tol, Bang Andre langsung meninjau lokasi longsor tersebut dengan menyertakan langsung pihak Hutama Karya,” lanjutnya lagi. Ketua Gerindra Sumbar itu meminta HK untuk mengajukan proposal ke Kementerian PUPR dengan menawarkan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) untuk menyelesaikan persoalan Sitinjau Lauik.
Ia berharap tender KBPU ini dilaksanakan pada Januari 2023 dan memulai proses konstruksi pada Juni 2023, sehingga Juni-Juli 2024, persoalan jalur Sitinjau Lauik selesai. Dengan nilai proyek sekitar Rp1 triliun untuk di beberapa titik rawan saja, setelah proposal fly over mentok. “Saya melihat kalau Pemprov serius, kolaborasi ini akan mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat Sumbar,” tegas Megri. (Rel)
