Kota Solok, Klikpositif – Anggota DPRD Kota Solok, Hendra Saputra kembali turun ke masyarakat untuk menampung beragam aspirasi akan kebutuhan pembangunan. Berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan pemerintahan mendominasi usulan masyarakat.
Setidaknya, ada sejumlah persoalan yang menjadi catatan penting dalam reses masa sidang III DPRD Kota Solok yang dijalankan Hendra Saputra di kelurahan Tanjung Paku, PPA, Kampung Jawa dan Kelurahan Nan Balimo.
“Mayoritas menyangkut pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan hingga mekanisme bantuan rumah layak huni atau bedah rumah. Ini pekerjaan rumah bagi kami di DPRD untuk dicarikan solusinya bersama pemerintah daerah,” kata Hendra Saputra, Rabu (30/11/2022).
Hendra merincikan, setidaknya ada tiga catatan penting yang terhimpun kala turun masyarakat. Di bidang kesehatan, masih banyak masyarakat yang kurang paham soal mekanisme pengurusan dan pemanfaatan BPJS kesehatan gratis.
Pada dasarnya, kata Hendra, masyarakat sudah bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis melalui BPJS walaupun kartunya belum keluar, dengan catatan sudah terdaftar. Masyarakat bisa memberikan data NIK saat pelayanan kesehatan.
“Selain itu, kita juga memiliki anggaran sebesar lebih kurang Rp250 juta untuk bantuan biaya pendamping bagi masyarakat yang sakit. Jadi, kebutuhan biaya yang di luar tanggungan BPJS bisa diakomodir melalui dana pendamping,” terangnya.
Selain itu, ulasnya, juga banyak masyarakat yang masih sangat membutuhkan dukungan bantuan biaya pendidikan. Banyak anak-anak Kota Solok, yang kuliah di universitas luar daerah butuh dukungan bantuan biaya.
“Kita minta Pemko Solok untuk memudahkan masyarakat kita yang kuliah agar bisa mengakses bantuan biaya pendidikan. Anggaran untuk itu sudah ada, namun sosialisasi kepada masyarakat masih sangat minim,” tuturnya.
Terakhir, cetus, masyarakat masih banyak yang membutuhkan bantuan rumah layak huni. Namun, masih yang terkendala persoalan tanah dan pengurusan. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Masyarakat perlu solusi.
“Alhamdulillah, kita juga fasilitasi masyarakat yang butuh lampu penerangan jalan ke Musala Al-Iklas di Tanjung Paku. Tentunya, yang bisa kita bantu, akan kita bantu melalui DPRD, sementara yang butuh fasilitasi pemerintah, akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah,” tutup politisi PBB itu.
