KLIKPOSITIF – Pemerintah Provinsi Sumbar mendapatkan dana segar puluhan triliun Rupiah tahun ini, diluar Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
Adapun jumlah dana segar yang diperoleh pemerintah tersebut adalah Rp31,9 triliun dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp21,4 Tirliun.
Angka tersebut dengan rincian Rp10,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat melalui 627 Satkel K/L.
Serta Rp21,44 triliun dalam bentuk TKD yang diberikan kepada Pemprov Sumbar dan 19 pemerintah kabupaten/kota di Sumbar.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah pun menyinggung dana segar ini sebagai awal dari pembangunan di tahun 2025 ini.
Ia mengingatkan agar kepala daerah kabupaten/kota dapat menjalankan APBN 2025 dengan efisiens, hemat, dan penuh tanggung jawab.
“Penting bagi kita untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Salah satunya adalah percepatan proses tender melalui e-katalog,” katanya.
Dengan anggaran itu, ia pun mendorong optimalisasi potensi lokal untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar Sumbar.
“Kita harus memprioritaskan bahan lokal untuk proyek pembangunan 2025. Jangan sampai kebutuhan kita justru dipenuhi dari luar,” jelasnya.
Namun demikian, Mahyeldi menyoroti tantangan lain, seperti transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kenaikan tarif PPN menjadi 12%, dan penerapan opsen pajak daerah.
Mahyeldi meminta kabupaten/kota untuk lebih berinovasi dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terutama bagi daerah yang terdampak penurunan PAD, seperti Kabupaten Mentawai.
“Kita juga menyoroti kenaikan upah minimum sebesar 6,5%. Di mana kebijakan ini memang menguntungkan tenaga kerja.”
“Tetapi juga berdampak pada belanja operasional pemerintah daerah. Kita harus cepat menyesuaikan strategi,” pungkasnya.(*)
