Tanda Tangan Gubernur: Perspektif Komunikasi Politik

Oleh:

Mohammad Isa Gautama

Pengamat Komunikasi Politik dan Pengajar Sosiologi Media dan Sosiologi Komunikasi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Tanpa dinyana, pada paruh kedua bulan Agustus lalu, buncah di media kasus permintaan sumbangan bertandatangan Gubernur Sumatra Barat. Permintaan sumbangan itu dilancarkan oleh 5 orang 'oknum' dengan dalih untuk digunakan sebagai biaya penerbitan Profil dan Potensi Sumatra Barat.

Tak pelak, peristiwa yang cukup unik dan langka ini menuai perhatian publik. Tak sedikit elemen masyarakat yang mempertanyakan duduk perkara sebenarnya. Dari panggung elite sampai warung kopi masyarakat Sumbar bahkan sampai berdebat dan berpolemik, baik secara resmi maupun tak resmi.

Lambat laun, seiring waktu bergulir, berbagai komentar dan pendapat yang mengarah ke opini yang berbau ilmiah akhirnya bergulir di berbagai kanal dan lini-massa. Banyak pakar yang mengulas dari sisi politik dan hukum, baik dari segi pengaruhnya secara kontemporer maupun prediksi peluang pergeseran bandul politik di ranah legislatif Sumbar. Namun, tak banyak yang coba mengulas dari sisi komunikasi politik.

Padahal, jika dianalisis sedari awal, maka banyak hal menarik untuk diungkap dari sisi komunikasi politik. Pertama, menarik untuk ditelisik, siapa sebenarnya kelima orang yang sampai saat ini statusnya masih diperiksa oleh kepolisian. Kalau kita baca media, maka bentuk dan pola relasinya dengan Gubernur Mahyeldi sebenarnya masih menyisakan misteri, kalau tidak bisa dikatakan kabur.

Kita bisa baca melalui media, kelima orang tersebut, terutama Eri Santoso, mengaku kenal dekat dan bahkan menyatakan pernah melakukan hal serupa tahun 2016 dan 2018. Sementara Gubernur pernyataannya mengenai ini masih belum bisa kita simpulkan, karena di satu sisi ia mengatakan kenal dengan Eri, namun di sisi lain mengaku tidak pernah menempatkan Eri secara resmi sebagai penasihat atau pun staf ahli di ring satu jabatannya sebagai Gubernur (atau Wali Kota saat sebelum jadi Gubernur).

Dari perspektif komunikasi politik, jujur saja, ada beberapa 'keanehan' dalam hal ini. Pertama, interaksi yang membuahkan komunikasi di mana-mana sudah pasti berhubungan erat dengan derajat kedekatan antara pelaku dalam interaksi tersebut. Dengan kata lain, tidak mungkin seseorang memiliki hubungan yang 'tidak dekat' kalau tanda tangan asli dengan (penuh) kesadaran sempat dibubuhkan di sebuah surat penting. Ini kalau memang terbukti secara sah (setelah diselidiki penegak hukum tentunya) bahwa tanda tangan itu asli. Yang jelas, kita juga sudah membaca di media pernyataan Wakil Gubernur bahwa tanda tangan itu asli.

Berikutnya, sangat menarik juga ditelisik, kenapa harus seorang Wakil Gubernur yang bicara di media bahwa tanda tangan Gubernur di surat permintaan sumbangan itu asli? Apa kapasitas Wagub dalam hal ini? Apakah tugas Wagub sekarang bertambah sebagai juru bicara Gubernur? Apakah di Kantor Gubernur tidak ada jabatan Kepal Biro Humas? Dari sisi komunikasi politik, kita bisa tangkap, betapa sangat iritnya seorang Gubernur merespon fenomena unik ini. Padahal, beliau adalah salah satu pelaku utama dalam konteks proses (mis)komunikasi politik sekaitan sengkarut tanda tangan surat permintaan sumbangan bernilai 170 juta rupiah ini.

Selanjutnya, yang ketiga, menarik mengkaji respon pihak-pihak yang sempat memberikan sejumlah uang sebagai bukti bahwa mereka sudah ikut 'menyumbang' dalam proyek penerbitan buku profil Sumbar itu. Kenapa setelah 170 juta terkumpul kasus ini baru terkuak? Apa tidak ada usaha mengkonfirmasi langsung ke pihak Gubernuran? Saya yakin lembaga yang di antaranya bahkan ada kampus di Padang/Sumbar yang dimintai tidak akan 'sebodoh' itu untuk lekas-lekas percaya dengan kurenah Eri Santoso dan kawan-kawan. Di zaman yang sudah sangat canggih ini, mengkonfirmasi dan memeriksa kebenaran segala hal yang meragukan amatlah gampangnya, bisa langsung telpon atau kirim pesan via WA, misalnya.

Keempat, kita juga agak merasa galigaman melihat respon Mahyeldi, baik sebagai Gubernur yang notabene pemimpin tertinggi di provinsi ini, maupun sebagai pihak yang sejatinya dan semestinya merasa paling dirugikan, baik secara hukum, politik, dan komunikasi massa. Idealnya Buya Mahyeldi menampakkan dan meneguhkan posisinya melalui respon komunikatif di media, bahwa ia telah ikut dirugikan, sengaja atau tidak sengaja.

Bukan apa-apa, kasus ini (dan publik juga) tidak masuk ke dalam kategori berkelas, tapi malah menjadi perbincangan (baca: gunjingan) nasional. Banyak PR dan bengkalai persoalan di ranah Sumbar yang masih belum terselesaikan dengan optimal. Publik butuh kepemimpinan yang komunikatif dan memprioritaskan aspirasi berkenaan dengan realitas sosial kemasyarakatan yang sedang terjadi.

Jika seorang Gubernur seperti membiarkan diri hanyut dalam pusaran polemik tak berkelas dan menghabiskan energi percuma terus menerus seperti ini, publik (terutama yang cerdas dan tidak partisan) akan gampang 'makan hati' kemudian semakin kritis mempersoalkan ketaktercapaian program yang dulu pernah dikoar-koarkan waktu kampanye Pilkada.

Ke depan, Gubernur perlu memiliki kepekaan dan strategi komunikasi sehingga tidak jatuh kepada dua kemungkinan tidak cerdas ini: Pertama, sengaja menghindar dan diam demi menjauhkan diri dari risiko blunder dan bumerang dalam berkomunikasi. Kedua, memang tidak memiliki tim komunikasi politik di sekitarnya yang mumpuni dan secara cerdas, taktis dan strategis merekomendasikan pola komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kedua kemungkinan itu bagi saya bisa jadi saling melengkapi kini. Besar kemungkinan, tu sebabnya Buya Mahyeldi seperti tidak konsisten dan seolah tidak memiliki daftar agenda dan pin-poin penting yang urgen disampaikan ke hadapan public sekaitan sengkarut ini.

Padahal, kini di mana pun dan kapan pun, seorang birokrat tidak saja dihadapkan kepada konsekuensi dampak media konvensional dan digital semata, namun ada elemen ketiga yang tidak kalah berpengaruh, yaitu media sosial beserta segenap turunannya. Kadang, di kasus-kasus tertentu, media sosial justru lebih hiruk pikuk dan 'ganas' mengomentari kepanikan dan kebingunan pola komuniaksi pemimpin. Jika ini terjadi di Sumbar, kuatirnya, akan menjadi bola liar dan justru kontra-produktif. Semoga tidak. [*]


Mohammad Isa Gautama

Pengamat Komunikasi Politik dan Pengajar Sosiologi Media dan Sosiologi Komunikasi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.