Doxing Ancaman Serius Humas Pemerintah Era Digital

Oleh:

Afdal Rizky

Mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP Unand

Istilah "Doxing" mungkin belum dikenal secara luas oleh masyarakat kita. Doxing mungkin bagi sebagian orang, masih terdengar ganjil. Padahal istilah tersebut sebenarnya telah ada sejak tahun 90-an. Kasus-kasus doxing berseliweran beberapa bulan terakhir di berbagai media online di tanah air, dan sangat merugikan korban yang ditudingkan. Lantas, apakah sebenarnya doxing?.

Menurut Honan, Doxing atau kadang dieja Doxxing adalah kependekan dari frasa Dropping Documents atau disingkat istilah dox adalah mengungkapkan data pribadi atau identitas seseorang dengan tujuan balas dendam. Oxford British and World English Dictionary mendefinisikan doxing sebagai mencari dan mempublikasikan informasi pribadi atau identitas tentang (individu tertentu) di Internet, biasanya dengan niat jahat.

Menurut Lisa Bei Li menyebutkan Doxing terjadi ketika tersebarnya informasi pribadi seseorang, tanpa adanya izin persetujuan dari yang bersangkutan. Dalam penelitian yang mendalam oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet) pada tahun 2020, doxing menunjukkan tindakan yang tak hanya sekedar membuka data pribadi dan dibagikan di ruang publik seperti media daring/sosial, tetapi doxing disebut-sebut sebagai ancaman kejahatan terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital.

Korban Doxing dari Orang Biasa hingga Pejabat Pemerintah

Seorang ahli public interest technology, Scheiner (2015) menyebutkan bahwa semua orang telah paham bahaya Doxing. Doxing dapat menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Setiap orang, mulai dari orang biasa, eksekutif perusahaan, hingga pimpinan pemerintahan bisa menjadi korban kejahatan Doxing. Pencurian data pribadi tak jarang digunakan untuk bentuk perundungan. Data-data tersebut dimanipulasi, sehingga seolah-olah informasi tersebut benar, dan dilempar ke publik yang difasilitasi teknologi digital sebagai senjata balik menyerang. Penyerangan kepada korban tidak hanya didasarkan unsur kebencian semata, tapi juga bentuk kritik atau protes atas kebijakan atau pemerintahan.

Pada tahun 2016, wikileaks membocorkan ribuan email erdogan ke publik dengan tujuan merusak reputasi erdogan dimasa pemerintahannya. Data-data ini diumbar ke publik, secara tersirat menggambarkan bahwa dengan atau tanpa kudeta militer, struktur konflik politik Turki terlanjur sangat ruwet. Bocoran ribuan dokumen ini bisa menjelaskan konstelasi politik Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan. Doxing yang menimpa Erdogan, menjadi momok menakutkan dikala itu dan menjadi perbincangan yang viral.

Hasil survei SafeNet (2020) mencatat sebanyak 13 kasus terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Diantaranya doxing terhadap pejabat pemerintahan. Awal tahun 2020, menguak kasus dan viral tentang pemberitaan dari seorang editor Kompas.com Jessi Carina 'Gubernur DKI Rasa Presiden'. Foto resepsi pernikahan Jessi Carina yang mengundang gubernur disandingkan dengan berita tersebut dan dibubuhkan narasi "ada kedekatan" editor Kompas.com dengan Anies Baswedan dan FPI. Sontak informasi ini mengancam reputasi gubernur dan citra pemerintahan DKI dibawah pimpinan Anies Baswedan. Padahal tuduhan tersebut tak berdasar sama sekali, hanya mencocok-cocokkan skenario saja. Hal ini jelas membunuh karakter seseorang yang tengah disoroti publik.

Humas Memiliki Peran Penting, Doxing Ancaman Serius

Era digital telah memberi peluang kemudahan dalam akses data pribadi siapapun. Data tersebut begitu melimpah, dan mudah untuk didapatkan dan dimanipulasi. Public Relations atau PR memiliki peran penting sebagai identifikasi dini atas data-data pribadi pimpinan pemerintahan yang berpotensi menjadi senjata doxing. Pejabat pemerintahan adalah pesohor yang menjadi perhatian publik. Sebagai pesohor mempunyai banyak data pribadi yang tersebar secara online. Untuk itu Praktisi Humas harus melakukan identifikasi, evaluasi secara dini dalam rangka proaktif dalam mengantisipasi.

Kebocoran file-file pribadi Pejabat pemerintah, biasanya disebabkan adanya kecerobohan pejabat itu sendiri dalam membagikan konten di dunia maya. Hal lain yang juga tersebar informasi pribadi yang mengundang persepsi negatif publik, karena kurangnya kehatian-hatian praktisi humas dalam menyebar informasi- informasi pejabat pemerintah, yang seharusnya konten itu untuk kepentingan pribadi namun terlanjur dibagikan secara masif melalui internet. Pihak-pihak yang telah terpolarisasi politik menjadikan dokumen tersebut sebagai bahan doxing.

Ketika doxing sudah terlanjur terjadi, Humas harus berupaya merespon isu-isu yang dapat ditimbulkan doxing. Humas harus fokus pada hal-hal yang akan mempengaruhi hubungan dengan publik. Menurut Howard Chase (1976), jika doxing telah memunculkan isu negatif, harus segera diidentifikasi, dianalisis, tentukan skala prioritas, dan memilih strategi yang cocok untuk implementasi program aksi dan komunikasi, dan evaluasi keefektifan strategi yang telah digunakan. Tindakan- tindakan tersebut bertujuan agar dapat mengurangi dampak risiko yang ditimbulkan isu negatif doxing, yang mengancam citra dan reputasi pejabat pemerintah maupun pemerintahan yang dipimpinnya.

Humas pemerintah juga berkewajiban untuk mengedukasi seluruh pihak internal dan eksternal pemerintahan. Wajib disampaikan oleh Praktisi Humas doxing adalah kejahatan digital yang harus diwaspadai oleh siapapun. Di Indonesia doxing jelas sebagai perbuatan yang terlarang dan diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 26, bahwasannya informasi pribadi seseorang tidak boleh disebar tanpa persetujuan dari pemiliknya. Perlindungan data pribadi adalah kekuatan utama dalam melawan doxing. Bijak dan selalulah berhati-hati menyebar dokumen-dokumen pribadi di internet. (*)


Afdal Rizky

Mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP Unand