Strategi Sosialisasi Vaksinasi

Oleh:

Mohammad Isa Gautama

Pengajar Sosiologi Komunikasi Universitas Negeri Padang

Program vaksinasi massal kini sudah dan sedang berlangsung. Bermula dari divaksinasinya Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021 lalu, kini vaksinasi sudah mulai diimplementasikan kepada masyarakat terutama pucuk pimpinan daerah dan tenaga kesehatan.

Secara total sudah tersedia 28 juta vaksin di negeri ini, 11 juta di antaranya mendarat pada Selasa, 2/2 lalu. Dari berbagai media diketahui, kedatangan vaksin Sinovac produksi Tiongkok merupakan bagian dari 167 juta vaksin yang sudah dipesan oleh pemerintah. Selebihnya, sebanyak 160 juta dipesan untuk tahap berikutnya demi memvaksinasi sekitar 181 juta orang se-Indonesia.

Dari berbagai media disimak, sebanyak 482.145 orang sudah divaksinasi tahap pertama, 20.810 lainya sudah divaksin tahap kedua. Dikutip dari media yang sama, total divaksinasi sebanyak 181.554.465 orang berumur 18 tahun ke atas demi mencapai herd immunity (kekebalan kelompok).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan 900 ribu sampai 1 juta orang per hari dapat divaksin. Untuk mencapai target itu, dipersiapkan 30 ribu orang vaksinator. Ini berarti, minimal 30 orang mesti divaksinasi perhari oleh setiap satu orang vaksinator.

Kurang Sosialisasi

Sembari vaksinasi berjalan, berbagai problema mulai menyeruak, salah satu yang paling krusial adalah dari segi sosialisasi dan strategi kampanye ke tengah masyarakat. Kurangnya pemahaman akar rumput mengenai pentingnya vaksinasi saling berkorelasi positif dengan minimnya optimalisasi sosialisasi serta kerangka sistem nasional dan daerah yang belum efektif-efisien.

Sebagai bagian dari eradikasi pandemi Covid-19, ditemui realita sosialisasi urgensi vaksinasi yang masih jauh dari optimal. Sudah jadi rahasia umum, masyarakat (terutama akar rumput) mayoritas menyatakan tidak bersedia divaksinasi. Alasannya utamanya adalah mengenai dampak atau efek samping vaksin yang (dalam persepsi mereka) akan memengaruhi kesehatan bahkan sampai cacat seumur hidup.

Di titik ini, dibutuhkan reevaluasi dan revitalisasi terhadap sosialisasi dan strategi komunikasi vaksinasi ke tengah publik. Persoalan ketidaksiapan pemerintah menyiapkan segala sesuatu mengenai strategi komunikasi disinyalir disebabkan oleh kesibukan yang terfokus kepada aspek hilir dampak pandemi, yaitu pelayanan terhadap warga yang terinfeksi yang memang semakin membludak.

Optimalisasi Tiga Strategi

Ke depan, mengingat vaksinasi merupakan salah satu faktor kunci pemutusan mata rantai ledakan pandemi, perlu diatur serangkaian strategi konkrit. Pertama dan utama, Kementerian Kesehatan, perlu membentuk tim khusus yang fokus bertugas menyosialisasikan secara efektif dan efisien urgensi vaksinasi.

Program utama tim ini adalah mengedukasi akar rumput melalui penguatan sense of crisis dengan memanfaatkan media secara optimal dan kreatif. Media yang dimanfaatkan mesti dapat diandalkan kecepatan dan keterjangkauannya. Mengingat hampir semua orang memiliki gawai, media sosial dan media berita digital adalah ujung tombak. Mesti dibuat berbagai iklan layanan masyarakat yang dipublikasikan di berbagai platform, baik media konvensional maupun media baru, di samping viralisasi di kanal-kanal komunikasi antar pribadi seperti grup Whatts-App, Telegram dan sebagainya.

Kita yakin Kementerian Kesehatan memiliki tim kreatif yang beranggotakan anak-anak muda milenial yang piawai merancang dan menghasilkan segala tayangan-tayangan video menarik yang memuat konten-konten vaksinasi secara menarik. Produk-produk berbasis multimedia ini selayaknya didiseminasi ke berbagai media, baik konvensional maupun media baru. Tak tertutup kemungkinan memviralkannya melalui media sosial.

Kedua, masifikasi pemanfaatan serta seleksi peran influencer jangan hanya berhenti di tingkat nasional. Usaha pemerintah yang selama ini mengajak para artis sebagai orang yang divaksinasi di garis depan sejatinya menerapkan konsep model komunikasi dua tahap patut diapresiasi. Dalam komunikasi dua tahap, arus pesan bergerak dari media massa kepada pemuka pendapat dan kemudian dari pemuka pendapat kepada khalayak luas (Katz & Lazarsfeld, dalam Schramm, 1973).

Di tiap daerah strategi ini sangat layak diimplementasikan juga, karena dipastikan tiap daerah juga memiliki orang-orang berpengaruh yang dapat dijadikan ikon dan agen sosialisasi vaksinasi. Influencer tidak harus dipilih dari para pejabat. Sudah terbukti selama ini edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan kurang berhasil karena disampaikan secara kaku-formal oleh para pejabat. Khusus di provinsi kita, Sumatra Barat, sangat disarankan memanfaatkan pengaruh dari ninik mamak, para pemangku adat dan cendeikiawan, sebagai bagian dari tiga serangkai, tigo tali sapilin.

Lebih jauh, secara nasional, sudah waktunya pemerintah menyeleksi para influencer dari kalangan anak muda kreatif, ulama berpengaruh, pebisnis sukses, ilmuwan mumpuni-komunikatif, seniman dan budayawan milenial, relawan dan aktivis LSM, olahragawan berprestasi. Itu baru beberapa contoh segmen masyarakat saja yang potensial dapat menjadi influencer yang mampu mempersuasi masyarakat mengenai urgensi vaksinasi. Tidak harus artis, karena belum tentu semua orang memiliki artis idola yang sama.

Ketiga, perang yang serius dan masif terhadap segala informasi hoaks yang bersiliweran di dunia maya (on line) dan dari mulut ke mulut (off line). Selama ini usaha pemerintah memberantas hoaks sekaitan dampak vaksinasi belum optimal jika tidak boleh dikatakan belum ada. Sementara, rata-rata orang yang anti vaksinasi rentan menyerap informasi melalui sumber-sumber hoaks tersebut.

Demi mendukung strategi ketiga ini, penting dibentuk tim kecil yang menginduk di bawah tim satgas covid-19 tingkat nasional (dan daerah) yang betul-betul fokus bekerja meredam banjir hoaks. Call-center dan portal yang gampang diakses publik dikelola oleh tim ini. Jika diperlukan, Dewan Pers layak diajak bekerja sama sehingga sanksi setimpal terhadap produsen informasi hoaks sekaitan vaksinasi dapat efektif diberlakukan.[*]


Mohammad Isa Gautama

Pengajar Sosiologi Komunikasi Universitas Negeri Padang