Kurikulum Darurat & Problem Pembelajaran Jarak Jauh

Oleh:

Al-Mahfud

penulis, peminat topik pendidikan

Keputusan Kemdikbud membuka pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning di tengah pandemi Covid-19 menuai berbagai respon. Di satu sisi, ini adalah upaya relaksasi agar satuan pendidikan di zona relatif aman (hijau dan kuning) bisa kembali menjalankan pembelajaran tatap muka guna mengatasi berbagai persoalan terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Di sisi lain, ada pihak yang mengkhawatirkan terjadinya penularan atau kluster-kluster baru Covid-19 jika dilakukan pembukaan sekolah.

Melihat hal tersebut, kita perlu melihat bagaimana peraturan atau mekanisme pembukaan pembelajaran tatap muka yang dibolehkan di daerah zona hijau dan kuning tersebut. Siaran Pers Kemdikbud Nomor: 213/Sipres/A6/VIII/2020 menjelaskan, SKB Empat Menteri (Mendikbud, Menkes, Menag, dan Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, menetapkan memberi penyesuaian bagi daerah di zona kuning untuk membuka kembali satuan pendidikan.

SKB tersebut menetapkan bahwa pembukaan pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua. Akan tetapi, secara tegas ditekankan bahwa itu merupakan pilihan, bukan kewajiban. Harus ada koordinasi, kesepakatan, atau izin dari pihak-pihak tersebut dengan mengutamakan aspek keselamaan dan kesehatan lahir batin seluruh warga satuan pendidikan, baik itu peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.

Demi mengutamakan kesehatan seluruh warga sekolah tersebut, Kemdikbud telah menetapkan berbagai peraturan dan protokol kesehatan yang ketat bagi satuan pendidikan di daerah hijau dan kuning yang ingin membuka pembelajaran tatap muka. Secara garis besar pembelajaran tatap muka harus dilakukan bertahap melalui dua fase. Yakni masa transisi yang berlangsung dua bulan dan masa kebiasaan baru. Adapun jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift). Ini ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di daerah zona hijau dan kuning pun akan terus diawasi secara ketat, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Satgas Penanganan Covid-19. Di sini, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenag dan Kemenkes serta Satgas Penanganan Covid-19 bakal terus memonitoring dan melakukan evaluasi secara berkala. Jika dalam perjalanan pembelajaran tatap muka kemudian ditemukan ada indikasi tidak aman atau zonanya berubah warna, sekolah wajib kembali ditutup.

Kurikulum darurat

Pembukaan pembelajaran tatap muka di wilayah zona hijau dan kuning meski memenuhi berbagai peraturan yang ketat demi mengutamakan keselamatan dan kesehatan seluruh warga sekolah. Lantas, bagaimana dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang masih terkendala berbagai persoalan?

Mengenai hal ini, Kemdikbud juga telah menerbitkan Keputusan Mendukbud RI Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Siaran Pers Kemdikbud Nomor: 211/Sipres/A6/VIII/2020 menjelaskan, satuan pendidikan dalam kondisi khusus bisa menggunakan kurikulum darurat yang bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Kurikulum darurat yang disiapkan Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Di dalamnya dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran agar guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pada intinya, siswa tak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Di samping itu, pihak guru juga tidak lagi diharuskan memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu.

Di tengah berbagai persoalan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi ini, peserta didik yang paling rentan adalah jenjang PAUD dan SD yang dalam masa-masa emas pertumbuhan. Sedangkan baik guru maupun orangtua banyak yang kesulitan menjalankan pendampingan belajar.

Untuk mengatasinya, Kemendikbud menyediakan modul-modul pembelajaran untuk PAUD dan SD yang mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. Modul belajar PAUD berprinsip "Bermain adalah Belajar", sedangkan untuk SD mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping, baik orang tua maupun wali. Diharapkan, melalui berbagai strategi dan tips di modul tersebut, baik guru maupun orangtua bisa lebih mudah dalam mendampingi anak belajar di rumah (Siaran Pers Kemdikbud Nomor: 211/Sipres/A6/VIII/2020)

Kemdikbud juga memberi pehatian mengenai dampak PJJ terhadap kondisi siswa. Guru dihimbau melakukan asesmen diagnostik secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif maupun non-kognitif. Asesmen kognitif untuk mengukur capaian pembelajaran, sedangkan non-kognitif mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa. Seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Dengan begitu, guru bisa melihat perkembangan dan kondisi siswa sebagai bekal menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dan efektif.

Kita berharap kebijakan kurikulum darurat tersebut bisa mengatasi berbagai kendala dan persoalan terkait pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini, baik yang dirasakan oleh siswa, guru, dan orangtua. Sehingga PJJ bisa berjalan secara bisa lebih efektif, bermakna dan menyenangkan bagi anak-anak kita. (*)


Al-Mahfud

penulis, peminat topik pendidikan