Menjaga Hak Pilih pada Pilkada

Oleh:

Saparuddin

Ketua Umum KIPPDA Pasaman 2016-2019

Pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda Indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada Juni 2020.

Tidak berselang lama setelah putusan itu, pada 18 Juni 2020 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan 456.256 nama yang terdata dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) tambahan kepada KPU. Data tambahan tersebut merupakan data pemilih yang berpotensi memakai hak pilihnya di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada pada Desember 2020, sebagai akibat digesernya jadwal Pilkada dari sebelumnya ditetapkan 23 September 2020. Sebelum penundaan dilakukan, Kemendagri telah menyerahkan DP4 yang tercatat sebanyak 105.396.460 jiwa. Dengan diserahkannya data tambahan tersebut, total daftar pemilih potensial saat ini menjadi 105.852.716 jiwa.

DP4 merupakan data penting yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir di setiap siklus. Data itu kemudian akan menjadi bahan Coklit dan selanjutnya dimutakhirkan oleh petugas sampai tahapan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Data pemilih yang sudah diolah dan dimutakhirkan serta mendapat tanggapan dan masukan masyarakat akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 9 dampai dengan 16 Oktober 2020. Pengumuman DPT oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimulai 28 Oktober sampai dengan 6 Desember 2020. DPT selain berfungsi sebagai acuan menilai tingkat partisipasi masyarakat datang mencoblos, juga sebagai jaminan konstitusi warga dapat menggunakan hak pilihnya karena telah disiapkan surat suara saat mencetakan logistik Pemilihan.

Dibandingkan tahapan lainnya, pendataan pemilih membutuhkan waktu lebih panjang karena daftar pemilih memiliki implikasi cukup besar. Dalam beberapa kali penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia masih terdapat permasalahan yang timbul terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini. Terutama mengenai akurasi daftar pemilih. Oleh karenanya, membicarakan, memberi perhatian dan mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih ini menjadi bagian penting dalam rangka menciptakan Pilkada yang berkualitas. Apalagi, pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada kali ini dilakukan di tengah pandemi yang mewajibkan mematuhi protokol kesehatan yang berpotensi mengurangi kualitas data pemutakhiran.

Konsep Hak Pilih dalam Demokrasi

Hak pilih warga negara merupakan unsur paling esensial dan fundamental dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Tidak heran jika Penyelenggara Pemilu, menjaga hak pilih adalah salah satu tugas utama. KPU pada Pemilu 2019 lalu melalui Gerakan Melindungi Hak Pilih (#GMHP) mendata pemilih yang belum masuk ke DPT lewat mekanisme verifikasi faktual dengan fokus pada kalangan pemilih pemula. Bawaslu pada setiap kegiatan resminya, selalu mengumandangkan Mars Bawaslu ciptaan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro yang salah satu syairnya berbunyi: "Menjaga Hak pilih di Seluruh Negeri." Dalam rangka orientasi menjaga hak pilih itu pula, Bawaslu memberi banyak rekomendasi terhadap KPU terkait data pemilih pada Pemilu 2019 yang meliputi perbaikan DPT atau penundaan sampai beberapa kali (DPTHP 1, 2, dan 3).

Hak pilih merupakan bagian dari hak politik yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Juga dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR 1966). Di Indonesia, hak pilih diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan juga diatur dalam Pasal 43 dan 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya, sekaligus menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Adanya jaminan dalam berbagai instrumen hukum seharusnya melindungi hak pilih seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam daftar pemilih. Tetapi secara teknis, masih ditemui banyak kendala sehingga belum semua warga negara bisa terdaftar. Permasalahan ketidakakuratan DPT menjadi permasalahan krusial yang senantiasa muncul pada saat penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.

Berbagai protes ditujukan ke KPU, karena sejumlah calon pemilih tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak bisa memberikan suaranya. Jumlah penduduk yang besar, kondisi geografis dan wilayah yang luas membutuhkan energi yang luar biasa untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat. Meskipun pada akhirnya praktek elektoral itu menghasilkan pemimpin, tetapi menyisakan sebuah permasalahan yang terjadi dalam perwujudan Pemilu berintegritas dalam pemberian jaminan perlindungan hak pilih warga. Apalagi salah satu tujuan utama dari pelaksanaan demokrasi elektoral adalah pemenuhan hak politik masyarakat (Budiman, 2015).

Tantangan Menjaga Hak Pilih Ditengah Pandemi

Situasi 270 daerah yang mengadakan pilkada serentak tahun 2020 sangat lah berbeda-beda. tantangan tidak lah sama, terutama dalam kontek ditengah pandemi Covid-19 saat ini. Wilayah-wilayah di indonesia kini mendapatkan label zona hijau, kuning,oranye, merah dan hitam dari gugus tugas pencegahan Covid-19 dan tahapan pilkada serentak saat ini sedang berjalan adalah tahapan pemutahiran dan penyususan daftar pemilih yang mulai dilaksanakan mulai tanggal 15 juli 2020 sampai 13 agustus 2020 oleh Petugas Pemutahiran daftar pemilih(PPDP).

Untuk menjamin kesehatan para petugas PPDP di lapangan dengan menerapkan protokol kesehatan yang dimaksud meliputi Rapid test bagi petugas, penggunaan alat pelindung diri(APD), penyedian sarana sanitasi, pengecekan suhu tubuh, pakai masker, pengaturan jaga jarak, pengaturan larangan kerumunan, pembatasan jumlah peserta di setiap tahapan, perlibatan kesehatan atau tim gugus tugas pencegahan Covid-19.

Selain Covid-19, tantangan lainnya adalah masih belum meratanya infrastruktruk digital, metode daring tentu tidak bisa digunakan untuk memutahirkan daftar pemilih disana. Petugas harus turun lansung memeriksa data secara akurat dengan cara manual dan masih banyaknya daerah akses geografisnya cukup suli.

Petugas yang datang masih juga dihadapkan dengan psikologi publik saat pandemi. Banyak masyarakat yang memilih berada dirumah dan membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang luar, ketika ada petugas datang untuk memutahirkan data pemilih misalnya, maka tidak menutup kemungkinan untuk menghindar dan tidak mau didata. (*)


Saparuddin

Ketua Umum KIPPDA Pasaman 2016-2019