Januari 2017, Jabatan Fungsional Umum Tidak Berlaku

pelantikan ASN (Ilustrasi)
pelantikan ASN (Ilustrasi) (Klikpositif)

JAKARTA, KLIKPOSITIF -- Mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum Aparatur Sipil Negara (ASN/ PNS ) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana.

Hal tersebut sesuai seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

baca juga: 13 Orang Positif COVID-19 di Tanah Datar, 7 Warga Lintau Buo

Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PANRB, Syamsul Rizal, mengatakan, untuk itu, seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus fokus kepada jabatan pelaksana, sehingga tidak ada lagi jabatan lain.

"Selama ini kita menggunakan jabatan fungsional umum, dan sesuai dengan UU ASN itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita sudah menggunakan nomenklatur jabatan sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25," kata Syamsul.

baca juga: Dinas Perdagangan Libatkan 50 Pemilik Usaha di Pasar Murah Ramadan

Ia menambahkan, dalam pasal terakhir Permen PANRB 25 itu disebutkan bahwa ada penyetaraan nomenklatur jabatan. Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Dengan berlakunya peraturan tersebut, pemerintah daerah juga diminta segera mengukuhkan setiap PNS dalam jabatan instansi pelaksana. Meski tidak ada jangka waktu terkait pelaksanaan pengalihan jabatan tersebut, namun secepatnya harus segera dilaksanakan.

baca juga: Triwulan I, Ini Jumlah Kasus Diungkap Polres Tanah Datar

"Belum ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, tapi hal ini berdampak pada pola karir PNS ke depan," kata Syamsul.

Dijelaskannya, instansi pemerintah yang mengalihankan nomenklatur jabatan tersebut tidak perlu melaporkannya ke Kementerian PANRB. Pemda hanya perlu membangun peta jabatan dan disampaikan melalui sistem elektronik.

baca juga: Andre Rosiade: Pilkada Telah Usai, Mari Berkolaborasi Membangun Sumbar

"Jadi bagi daerah-daerah yang sudah mengakomodir jabatan itu di setiap unit organisasinya silahkan disampaikan melalui sistem elektronik atau e-formasi, dan secara otomatis akan terkoneksi ke Kementerian PANRB," kata Syamsul.

Sebelumnya, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan peraturan ini, semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini, selanjutnya harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Terbitnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tanggal 22 November 2016 ini, dilatarbelakangi kenyataan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan. (*)

Penulis: Eko Fajri