Disnaker Pasbar Sebut Pelaku Usaha Wajib Berikan BPJS Tenaga Kerja Untuk Karyawan

Kartu BPJS Tenaga Kerja
Kartu BPJS Tenaga Kerja (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat , Armen menyebut pelaku usaha di Pasaman Barat wajib memberikan jaminan BPJS Tenaga Kerja bagi karyawan nya.

"Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan BPJS Tenaga Kerja bagi karyawannya, ada sanksi administratif dan pidana yang bisa dikenakan," sebutnya, Senin (26/7/2021) kepada KLIKPOSITIF .

baca juga: Ada Sembilan Titik Warisan Geologi di Pasbar yang Diakui Pemerintah Pusat, Ini Daftarnya

Ia menjelaskan wajib nya tenaga kerja diberikan jaminan BPJS Tenaga Kerja berdasarkan Inpres tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan ketenagakerjaan.

Kemudian dikuatkan dengan disusul instruksi yang dikeluarkan oleh gubernur dan bupati tentang peningkatan kepersertaan jaminan ketenaga kerjaan atau jaminan sosial.

baca juga: Puluhan Warga Binaan di Lapas Kelas III Talu Pasbar Disuntik Vaksin

Terkait itu, Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat telah melaksanakan sosialisasi yang dihadiri Kepala OPD, wali nagari dan para pengusaha yang di Pasaman Barat .

"Semua pemberi kerja wajib memberikan jaminan BPJS Tenaga Kerja kepada pekerja nya. Tak luput pegawai di pemerintahan, setidak nya dua program jaminan seperti jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan," jelasnya.

baca juga: Gencarkan Vaksinasi, Kapolres Pasbar Imbau Semua Elemen Bantu Edukasi ke Warga

Lebih lanjut dipaparkan Armen, pemberian jaminan terhadap pekerja dasar nya Undang-undang nomor 24 tahun 2011 pasal 14 yang berbunyi, setiap orang termasuk orang asing untuk masuk peserta jaminan sosial (BPJS Tenaga Kerja).

Saat ini, jumlah angkatan kerja di Pasaman Barat ada sebanyak 212.825 orang, sedangkan yang bekerja dari jumlah angkatan kerja sebanyak 202.886 orang. Namun dari jumlah yang bekerja hanya sekian persen yang baru mendapatkan jaminan sosial.

baca juga: Ini yang Ditemukan Puskesmas Simpang Empat Pasbar, Terkait Masalah Kesehatan Ibu Hamil dan Balita

Di Pasaman Barat , pekerja yang telah mendapatkan jaminan sosial dari perusahaan besar ada sebanyak 9.884 orang. Sedangkan diluar perusahaan (mikro) yakni diluar penerima upah yang telah mendapatkan jaminan sosial ada sekitar 5.000-an.

"Jaminan sosial untuk pekerja sudah diatur dalam Undang-Undang. Pekerja wajib mendapatkan jaminan sosial, ada sanksi nya buat pemberi kerja yakni sanksi administratif dan pidana," tegasnya.

Dijelaskan Armen, sanksi administratif yang dimaksud yakni teguran tertulis, denda, tidak mendapatkan pelayanan publik dan pencabutan izin. Sanksi tersebut bisa berdampak serius karena terkait dengan pengembangan perusahaan dan bisnis.

"Kita harap perusahaan yang belum memberikan jaminan sosial untuk pekerja nya, agar segera memberikan karena Undang - Undang telah mengatur dan menegaskan," tutupnya.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Haswandi