Kritik Telegram Kapolri, KontraS: Cara Mengembalikan Kepuasan Publik Bukan dengan Menutup Akses Media

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Net)

KLIKPOSITIF - Telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melarang media menyiarkan kekerasan serta arogansi anak buahnya, menuai kecaman dari banyak pihak.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menganggap keseluruhan isi telegram itu keliru kalau hanya demi memperbaiki citra serta meningkatkan kepuasan publik.

baca juga: Jika Kasus Covid-19 Tak Meningkat Usai Lebaran, Ini Penjelasan Ahli

Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri cenderung menurun.

"Tingkat kepuasan publik atas Polri menurun, namun cara mengembalikannya bukan dengan menutup akses dari media ," kata Rivanlee kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

baca juga: Indonesia Urutan 18 Kasus Pandemi Covid-19 Dunia

Menurutnya, justru strategi menutup akses bagi media untuk memberitakan arogansi polisi malah berbuah buruk.

"Terutama hal itu mengganggu tugas-tugas jurnalis ."

baca juga: Sebut Resiko Kerjanya Tinggi, Said Didu Usulkan Gaji Ngabalin Dinaikkan

Rivanlee menuturkan, Polri seharusnya melakukan pembenahan institusi secara struktural, bahkan hingga ke tingkat lapangan.

"Kalau melarang-larang media memberitakan arogansi polisi, justru membuat publik semakin tak puas. Itu mengingat polisi semakin sentralistik dalam kerja-kerjanya," tuturnya.

baca juga: Rencana Kenaikan Tarif PPN, Wakil Ketua DPR: Tambah Beban Hidup Masyarakat

Untuk diketahui, melalui Surat telegram Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021 yang ditandantangani Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021, surat itu ditujukan kepada Kapolda dan Kabid Humas di seluruh Indonesia.

Hal ini dibenarkan Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. Dia mengklaim, pertimbangan diterbitkannya surat telegram itu yakni untuk memperbaiki kinerja Polri di daerah.

Total ada 11 poin utama yang disebutkan dalam surat tersebut, salah satunya, Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis

Sumber: Suara.com

Editor: Eko Fajri