Anggota DPRD Pasbar Ini Minta Audit Proyek Mangkrak dan Penggunaan Dana COVID-19

DPRD Pasaman Barat
DPRD Pasaman Barat (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Anggota DPRD Pasaman Barat , Muhammad Guntara menyoroti sejumlah proyek-proyek mangkrak dan penggunaan anggaran dana COVID-19 di daerah itu.

Menurut Guntara penggunaan dana COVID-19 dan sejumlah proyek mangkrak harus diaudit. Untuk itu meminta transparansi terhadap kedua hal tersebut dan disampaikan ke DPRD Pasaman Barat .

baca juga: Libur Lebaran, Seluruh Objek Wisata di Pasaman Barat Tutup

"Kini kan BPK sedang di sini ( Pasbar ). Kita berharap penggunaan dana COVID-19 di tahun 2020 terbuka dan transparan kemana arahnya agar nampak kan hasil audit itu. Apakah BPK memeriksa dana tersebut atau tidak," sebutnya, Kamis (4/3/2021).

Ia mengatakan jika BPK tidak memeriksa anggaran dana COVID-19 di tahun 2020, ia berharap Bupati Pasaman Barat untuk melakukan pemeriksaan.

baca juga: Arak Obor dengan Jalan Kaki, Warga Nagari Kapa Pasbar Takbiran Sambutan Lebaran

"Kalau memang tidak, kita minta pemeriksaan khusus oleh bupati masalah penggunaan dana COVID-19 ini. Ada Rp8 miliar lebih dana untuk COVID-19 ini, tentu dana itu sudah habis. Sebab tahun 2021, itu harus nol," katanya.

Ia juga mengungkapkan di tahun 2021 anggaran dana COVID-19 sebanyak Rp15 miliar sudah disahkan dalam pembahasan anggaran. Selain dana tersebut ada juga permintaan penambahan dana.

baca juga: Tiga Napi Melarikan Diri dari Lapas Kelas III Talu Pasbar, Ini Cara Mereka Kabur

"Ada juga permintaan untuk penambahan dana COVID-19. Namun kita tak tahu dana ini untuk apa, atau untuk biaya beli vaksin, kita juga tak tau," ungkapnya.

Ia mengaku permintaan dana tambahan tersebut hingga saat ini belum sampai ke DPRD Pasaman Barat guna dilakukan pembahasan dan diskusi di Badan Anggaran (Banggar).

baca juga: Gabungan Organisasi Kepemudaan Santuni 70 Orang Anak Yatim di Nagari Kajai Pasbar

"Ini belum sampai ke kami dan belum ada diskusi dengan Banggar, surat nya saja belum sampai ke kami," jelasnya.

"Kami ingin mendiskusikan itu di Banggar apa yang dibutuhkan oleh Tim Anggaran Pembelanjaan Daerah (TAPD) dan untuk apa dimintak," tanyanya.

Ia juga menerangkan pos anggaran dan COVID-19 terletak di BPKAD Pasaman Barat . Dana tersebut berupa dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) atau bantuan tidak langsung.

"BPKAD ini lah nanti memberikan ke instansi-instansi seperti ke BPBD, Dinkes, Dinsos dan pokoknya instansi yang berhubungan dengan COVID-19 ini," terangnya.

Kemudian terhadap sejumlah proyek-proyek mangkrak seperti Stadion Padang Tujuh dan Aula Dinas Pendidikan dirinya meminta dana yang habis untuk proyek tersebut dijelaskan.

"Bupati kan sudah menyinggung dalam paripurna perdana nya. Bahkan bupati menyinggung tentang masalah RS Pratama Ujung Gading yang hingga saat ini belum diresmikan," tuturnya.

Menurut Guntara pihaknya belum melihat dan mendapat rekomendasi layak bangunan RS Pratama Ujung Gading itu. Ia juga merea heran permasalahan terhadap rumah sakit tersebut yang tak kunjung dioperasikan.

Selain itu ia juga merasa heran terhadap pembangunan Mess Pemda Pasaman Barat yang hingga saat ini masih terbengkalai. Bahkan terbengkalainya sudah cukup lama.

"Saya pun heran dan saya tak tau apa mess ini putus kontrak atau tidak selesai. Kami tak tau kejelasan bangunan yang ini. Kita sudah meminta keterangan, namun hingga saat ini belum ada jawaban," Katanya.

Untuk itu anggota dari Fraksi Bintang Nasdem ini berharap dilakukan pemeriksaan khusus terhadap proyek-proyek tersebut. Sehingga bisa dilanjutkan kembali proyek terbengkalai yang ada.

"Kita berharap proyek terbengkalai ini diselesaikan secara administrasi, agar kita bisa membangun kembali. Jika ini tak diselesaikan maka tidak bakalan bisa dilanjutkan proses pembangunannya," jelasnya.

"Kita kasihan dan tak bisa dimanfaatkan. Lihat saja tiang-tiang besi di Stadion Padang Tujuh ini yang tak bisa dilanjutkan pembangunannya. Percuma dana miliaran yang telah habis ke proyek ini," sambungnya.

Untuk itu pihaknya berharap dilakukan pengauditan terhadap anggaran yang sudah dihabiskan sehingga pokok permasalahan bisa jelas dan transparan.

"Jadi intinya kita menginginkan proyek terbengkalai ini diaudit dulu anggaran yang habis dan jelas pokok permasalahannya, setelah itu baru bisa dilanjutkan," tegasnya.

"Kita juga tak ingin setelah putus kontrak lalu dibiarkan begitu saja tanpa ada kejelasan. Kita juga meminta hasil LHP BPK disampaikan, kita pun berhak tahu," tutupnya.

Sementara itu Bupati Pasaman Barat menyampaikan percepatan pembangunan harus dipercepat. Sedangkan terhadap proyek mangkrak dirinya sudah membicarakan dengan BPK.

"Kita sudah bicara dengan BPK, kita sudah dapat penjelasan terkait proyek-proyek tersebut dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan," katanya.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Haswandi