Tifatul Sembiring: Apakah Pembubaran dan Pelarangan FPI Sudah Sesuai Undang-undang?

Tifatul Sembiring
Tifatul Sembiring (Net)

KLIKPOSITIF - Anggota DPR RI, Tifatul Sembiring menanggapi soal pemerintah yang secara resmi melakukan pembubaran dan pelarangan Front Pembela Islam ( FPI ).

Dia mencuitkan undang-undang soal hak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Hal itu dia ungkapkan melalui akun Twitter @tifsembiring.

baca juga: RUU Daerah Kepulauan Jadi Kebutuhan Mendesak Masyarakat Kepulauan

Tifatul juga mempertanyakan kesesuaian peraturan hukum terhadap pembubaran FPI yang dilakukan pemerintah.

Tifatul Sembiring cuitan. (Twitter/tifsembiring)
Tifatul Sembiring cuitan. (Twitter/tifsembiring)

"Baca konsititusi: Pasal 28 E UUD 1945 ayat (3) menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Hal ini juga diatur detail dalam UU 12/2005. Apakah pembubaran dan pelarangan FPI ini sudah memenuhi peraturan-peraturan ini?" cuitnya.

baca juga: Ini Maklumat MUI Sumbar Terkait Pelaksanaan dan Salat Idul Fitri 1422 Hijriah

FPI Dibubarkan Pemerintah

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Front Pembela Islam ( FPI ) telah bubar secara de jure sejak 21 Juni 2019.

baca juga: Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris: TWK Bermasalah, Tak Bisa jadi Dasar Pencopotan Pegawai

Karena tidak mempunyai kedudukan hukum , pemerintah juga resmi melarang aktivitas FPI dan menghentikan seluruh kegiatannya.

"Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas ," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).

baca juga: Soal Mafia Alusista, Menhan Prabowo Minta Pengamat Ungkap Mister M

Pemerintah melihat banyak pelanggaran yang dilakukan organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab selama berkegiatan.

Editor: Eko Fajri