Bapedalda Sumbar: Tambang Galian C di Saniangbaka Tidak Berizin

Kepala Bapedalda Sumbar, Asrizal Adnan.
Kepala Bapedalda Sumbar, Asrizal Adnan. (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sumatera Barat, Asrizal Asnan mengatakan, galian C yang ada di kenagarian Saniangbaka, Kabupaten Solok belum mengantongi izin.

Tambang galian C tersebut hanya memilki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) belum berbentuk amdal (Analiss Dampak Lingkungan).

baca juga: Usung Program Kerakyatan, Masyarakat Pasar Gadang Pancung Soal Pessel Dukung Fakhrizal-Genius Umar Pimpin Sumbar

"Amdal sudah ada kajian teknis, tambang galian C di saniangbaka hanya memilki dua lembar kertas pernyataan (SPPL), bukan amdal," sebutnya Jumat 14 Oktober 2016.

Asrizal menjelaskan, hasil temuan di lapangan, perusahaan galian C awalnya hanya dalam bentuk tambang sederhana dengan pegangan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Lambat laun perusahaan semakin besar tanpa diiringi dengan izin yang menganalisi secara teknis.

baca juga: Masyarakat Sumbar akan Divaksin COVID-19? Gubernur Minta Disosialisasikan Dulu

Dengan semakin besarnya tambang, dampak yang ditimbulkan juga semakin tinggi, sehingga menimbulkan pencemaran dan berbahaya terhadap lingkungan masyarakat.

"Di lapangan kami menemukan rumah, warung, tanaman dan semua peralatan masyarakat dipenuhi debu dari truk yang lalu lalang melintasi pemukiman penduduk," sebutnya.

baca juga: Milad ke 65, UMSB Launching Logo Baru

Selain itu, jalan yang dilintasi truk kondisinya juga sangat memperhatinkan. "Jalan sudah berlubang dan digenangi air," katanya.

Untuk itu, katanya tim gabungan yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang terdiri dari ESDM, Dinas Perhubungan dan Bapedalda tengah melakukan rumusan dalam pengambilan keputusan sanksi yang akan diberikan kepada tambang.

baca juga: Ada Dugaan Galian C Dibalik Abrasi Batang Agam, Gubernur Minta Polisi Bertindak

"Kami sedang rumuskan keputusan sebelum dilaporkan kepada Gubernur," tuturnya.

Menurutnya, persoalan tambang tidak hanya sebatas masalah izin, melainkan sudah menyangkut persoalan sosial dengan masyarakat.

Untuk mencegah pencemaran terhadap lingkungan, seharusnya tambang-tambang tersebut membuat jalan sendiri atau jalan alternatif yang tidak bersentuhan dengan lingkungan masyarakat.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Agusmanto