Tidak Sesuai Aturan, Bawaslu Lima Puluh Kota Hentikan Dua Kampanye Calon Kada

LIMA PULUH KOTA , KLIKPOSITIF - Semenjak dimulainya masa kampanye pasangan calon (Paslon) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 semenjak 26 September lalu, para calon kepala (Kada) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota mulai melakukan kegiatan sosialisasi terhadap konstituennya.

Terhadap kegiatan pasangan calon (Paslon) yang melakukan kegiatan kampanye, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan penertiban terhadap dua kegiatan salah satu Calon Wakil gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, Senin (29/9) lalu.

baca juga: Pertashop Kini Hadir di Nagari Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh Kota

Ketua Bawaslu Lima Puluh Kota , Yoriza Asra menyebut bahwa informasi dari pihak kepolisian diketahui bahwa ada kegiatan kampanye yang tidak dilaporkan ke Mapolres Payakumbuh.

"Kami melakukan dua dua upaya penghentian kegiatan kampanye Calon Wakil Gubernur Sumbar pada lokasi terpisah. Pertama karena tidak melaporkan kegiatan kampanye ke kepolisian, sedangkan kedua diduga berlangsung di kantor pemerintah," kata Yori, Selasa (29/9).

baca juga: Debat Publik Pertama Pilkada Sumbar Dipandu Imam Priyono, Moderator Debat Pilpres 2019

Yori menjelaskan, kegiatan kampanye tatap muka pertama dilakukan di kediaman salah seorang tokoh masyarakat di Wisma Anak Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh.

Kegiatan yang melibatkan belasan masyarakat dan tokoh adat itu dilaporkan Panwascam Payakumbuh ke Bawaslu tidak mengantongi surat pemberitahuan ke kepolisian (STTP). Begitu mendapat laporan, Bawaslu kemudian mengkoordinasikan temuan itu dengan Polres Payakumbuh.

baca juga: Debat Putaran Kedua, KPU Pessel Ajak Masyarakat untuk Lakukan Ini

"Dari keterangan kepolisian, didapat informasi bahwa kegiatan kampanye tidak dilaporkan ke Mapolres Payakumbuh. Panitia acara hanya mengajukan izin keramaian ke Mapolsek Payakumbuh tertanggal 27 September 2020," katanya.

"Di lokasi, kita bersama kepolisian sempat koordinasi soal aturan kampanye dengan pihak panitia sebagai tindakan persuasif. Kegiatan terpaksa dihentikan, karena, sesuai pasal 40 Per-KPU 11 tahun 2020, setiap petugas kampanye wajib melaporkan kegiatan kampanye pasangan calon ke kepolisian yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu," pungkasnya. (*)

baca juga: Bupati Lima Puluh Kota Serahkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Lareh Sago Halaban

Editor: Taufik Hidayat