Riza Falepi Ingatkan ASN Pemko Payakumbuh untuk Jaga Netralitas di Pilkada

Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi.
Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

PAYAKUMBUH , KLIKPOSITIF - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah memasuki masa kampanye. Untuk itu, Wali Kota Payakumbuh , Riza Falepi mengingatkan ASN di lingkungan Pemko Payakumbuh untuk menjaga netralitasnya dan tidak memihak terhadap salah satu paslon.

Pada awal Januari 2020 lalu, Riza Falepi sebenarnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/04/SE-WK-PYK/I-2020 Tentang Pencegahan Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh . Dasar dari Surat Edaran ini adalah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02/K.Bawaslu.SB-17/PM.00.22 Tanggal 6 Januari 2020 Perihal Imbauan.

baca juga: Pemko Payakumbuh Akan Buka Kembali Sekolah, DPRD Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

"Aturan netralitas ASN ini tidak hanya berlaku dalam pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat saja. Namun juga bagi ASN yang berdomisili di luar Payakumbuh dan daerahnya juga melangsungkan pemilihan Bupati ataupun Wali Kota," kata Riza, Senin (28/9).

Di Kota Payakumbuh sendiri, kata Riza, ada sekitar 4.800 ASN dengan beberapa diantaranya berdomisili dan memiliki KTP daerah tetangga.

baca juga: Sekolah di Payakumbuh Akan Kembali Dibuka Mulai Rabu Ini

"Jadi aturan ini berlaku bagi setiap ASN, tanpa terkecuali," kata Riza.

Terkait sanksi, hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun menanti bagi ASN nakal yang tidak netral.

baca juga: Mantan Pelatih Timnas Indonesia Seleksi Ratusan Pemain Muda Payakumbuh dan Limapuluh Kota

"Ini sesuai Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang," beber Riza.

Sanksi tegas itu tak hanya sampai di sana, setiap ASN yang sengaja melanggar peraturan tersebut terancam pidana penjara paling singkat satu (1) bulan atau paling lama 6 bulan dan/denda 600.000 rupiah hingga 60.000.000 rupiah.

baca juga: Mantan Sekdako Payakumbuh Meninggal Dunia Saat Gowes

"Ini juga sesuai pasal 188 dalam undang-undang tersebut," kata Riza. (*)

Editor: Taufik Hidayat