Instruksi Pelarangan Pesta Nikah Diabaikan Warga, Pemkab Pessel : Camat dan Wali Nagari Harus Proaktif

Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Pessel, Dailipal
Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Pessel, Dailipal (Kiki Julnasri/Klikpositif.com)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat bakal menerapkan sanksi bagi camat dan wali nagari yang tidak proaktif menindaklanjuti pelarangan pesta pernikahan.

Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Pessel , Dailipal meminta, wali nagari dan camat harus proaktif dalam merealisasikan kebijakan yang telah diputuskan Pemkab. Sebab, tumpuan pengawasan tidak hanya di kabupaten, namun juga wali nagari.

baca juga: Hanyut Saat Menyeberang Sungai, Empat Ditemukan Meninggal dan Satu Masih Dalam Pencarian

"(Jika tidak) kita akan beri sanksi, camat dan wali yang tidak menindaklanjuti. Karena, masih banyak yang tidak proaktif, dan kesannya menumpahkan tanggungjawab ini hanya pada gugus tugas," ungkap Daililpal pada KLIKPOSITIF .

Ia menjelaskan, berdasarkan instruksi Bupati Pesisir Selatan nomor :100/203/GTC-VIII/2020 pelarangan sementara pesta pernikahan, panggung hiburan dan kegiatan keramaian lainnya adalah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

baca juga: Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Dimulai, Pakai Produk Semen Padang

Sebab, katanya sejak Agustus 2020 hingga September ini kasus terus meningkat. "Itu memang beranjak dari hasil pengamatan kita di lapangan, dan beranjak dari kondisi daerah kita hari ini," ujarnya.

Menurutnya, salah satu potensi terbesar dalam penularan COVID-19 adalah dengan kerpannya aktivitas kurumunan. Sebab, dari sana, siapa yang saja yang berbaur tidak bisa dipastikan steril. Apalagi terhadap orang tanpa gejala (OTG).

baca juga: Kodim Tanah Datar Gelar Komunikasi Sosial, Dandim Harapkan Hal ini

"Orang yang melihat kita secara fisik sehat, tapi kita tak tahu persis apakah memang steril dari virus. Karena itu, dengan instruksi ini aktivitas kerumunan bisa dikurangi kerumunan," terangnya.

Lanjutnya, untuk pendisiplinan instruksi tersebut bakal segera diperkuat dengan penindakan Perda Adab Kebiasaan Baru (AKB) yang telah dirumuskan Pemprov. Nanti, jika masih adanya yang tidak mematuhi maka bakal diberikan sanksi tegas.

baca juga: PPID SMAN 2 Payakumbuh Raih Penghargaan Kategori Informatif

"Langsung tentang Perda provinsi tentang AKB terkait penegakan hukumnya. Sekaligus tentang itu (sanski bagi wali nagari dan camat yang tidak proaktif) yang kita tegaskan," tutupnya.

Sebelumnya, karena meningkatnya kasus COVID, Pemkab Pessel mengeluarkan instruksi pelarangan pesta pernikahan, panggung hiburan dan kegiatan keramaian laiannya. Hal ini dilakukan karena kasus positif Covid-19 meningkat.

Larangan tersebut tertuang dalam surat nomor :100/203/GTC-VIII/2020, ditandatangani Hendrajoni pada 10 September 2020 dan ditujukan langsung kepada kepala perangkat daerah, pimpinan vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, Camat dan Wali Nagari.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Ramadhani