Studi: Dunia Butuh Undang-Undang Larangan Robot Pembunuh, Kenapa?

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Selama beberapa dekade terakhir, Hollywood memproduksi film bertema robot thriller, seperti "The Terminator", "Blade Runner", dan "Westworld". Garis besar dari ketiga film tersebut seakan memperingatkan para penontonnya bahwa ketergantungan manusia pada kecerdasan buatan adalah ancaman nyata bagi peradaban manusia itu sendiri.

Di kehidupan nyata, para peneliti dari Human Rights Watch pun memiliki kekhawatiran yang sama terhadap teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang disematkan pada robot di masa depan bukan mustahil akan melebihi para penciptanya.

baca juga: FDA Setujui Obat yang Digunakan Trump Menjadi Obat Covid-19

Oleh karena itu, mereka menulis sebuah studi yang isinya menjelaskan bahwa dunia memerlukan undang-undang tentang pelarangan pembuatan robot yang memiliki fungsi untuk membunuh.

Pesan tersebut merupakan bagian dari kampanye global mereka untuk menyerukan larangan senjata otonom penuh yang saat ini sedang dikembangkan sejumlah negara maju.

baca juga: Twitter Perbarui Cara Retweet, Ini Alasannya

"Menghapus kendali manusia dari penggunaan alat teknologi , secara luas dianggap sebagai ancaman besar bagi umat manusia," kata Mary Wareham, direktur advokasi divisi senjata di Human Rights Watch, seperti dikutip dari New York Post, Selasa (11/8/2020).

Oleh karena itu, Wareham mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat perjanjian internasional yang melarang penggunaan teknologi AI pada senjata militer. Dalam studinya, Human Rights Watch menganalisis kebijakan pertahanan dari 97 negara yang mengembangkan teknologi robotika untuk keperluan perang.

baca juga: Kominfo Siapkan Sistem Registrasi SIM Card Baru, Pakai Pindai Wajah dan Sidik Jari

"Senjata otonom berbasis robotika akan memutuskan siapa yang hidup dan mati, tanpa mempertimbangkan karakteristik manusia yang melekat, seperti belas kasih yang diperlukan untuk membuat pilihan etika yang kompleks," tulis studi tersebut.

Selain banyak potensi mengakibatkan kematian massal, Human Rights Watch juga mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas tindakan perang yang melanggar hukum yang dilakukan oleh senjata otonom. Apakah itu pemrogram komputer atau komandan militer dari negara yang membuat teknologi tersebut?

baca juga: Apple Rilis Update Terbaru untuk iMovie for iOS

Di sisi lain, Sekjen PBB Antnio Guterres menyatakan dukungannya terhadap saran dari penelitian tersebut. Ia menilai, pengembangan program robotika pada militer sangat menjijikkan secara moral dan tidak dapat diterima secara politik. Bahkan, ia juga mendesak agar negara-negara di dunia untuk segera mengambil tindakan konkret.

Sejauh ini, setidaknya 30 negara, termasuk Austria, Brasil, dan Chile, sedang berupaya untuk melarang penggunaan senjata ini secara global. Namun, sejumlah negara berpengaruh di dunia, seperti Rusia dan Amerika Serikat, seakan menghambat rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut. Mereka berdalih, telah berinvestasi besar-besaran untuk pengembangan sistem senjata otonom berbasis kecerdasan buatan.

Editor: Eko Fajri