Hadiri Deklarasi Mahyeldi - Audi, Irwan Prayitno: Petahana Dilarang Kampanye Menggunakan Fasilitas Negara

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan, tidak dibenarkan menggunakan fasilitas negara oleh pejabat negara baik yang maju di Pilkada 2020 ataupun yang tidak.

Saat ditanyakan kedatangannya ke lounching pasangan Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldi, Irwan mengatakan perannya sebagai gubernur adalah mensukseskan pilkada baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi harus bersikap netral dan mengayomi semuanya.

baca juga: Pesan Perantau: Kemenangan Nasrul Abit Akan Ukir Sejarah Pessel

"Apalagi semua calon saya kenal, dan mereka orang-orang terbaik. untuk itu biarkan masyarakat yang memilih," kata Irwan usai menghadiri launching pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldi, Minggu (9/8) di Padang.

Irwan juga mengatakan, sebagai kader dari Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) tentunya memiliki keterikatan dengan partai tersebut, termasuk dengan dukungan bakal calon yang akan diusung oleh partai PKS . Namun begitu, dia sebagai gubernur Sumbar memberikan peluang pada semuanya untuk tampil dan berkompetisi secara sehat.

baca juga: Warga dan Perantau Minang 'Panas Hati' Nasrul Abit Difitnah Keturunan PKI

"Saya ini kan PKS , istri saya juga PKS (anggota DPR RI Nevi Irwan Prayitno). Secara struktural partai tentu terikat, siapapun yang punya keterikatan dengan partai tentunya pilihannya sesuai dengan partai," ujarnya.

Saat ditanyakan terkait keterlibatannya dalam kampanye, Irwan mengatakan hal itu akan dibicarakan oleh tim dan sudah diatur oleh peraturan pemerintah bahwa kepala daerah tidak boleh jadi Timses (Tim sukses), jadi ketua timses seperti dulu lagi. Akan tetapi kalau berkampanye Sabtu- Minggu tidak menggunakan fasilitas negara.

baca juga: Kalau Benar Tolak UU Cipta Kerja, KSPI: PKS dan Demokrat Jangan Berlindung Dibalik Aksi Massa

"Tapi kalau ikut berkampanye di hari Senin hingga Jumat harus mendapatkan izin dari Kemendagri untuk gubernur, kalau kabupaten kota izinnya ke gubernur semuanya sudah diatur," tukasnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir