Diduga Ada Joki PPDP, Bawaslu Minta KPU Pasbar Lakukan Coklit Ulang di Tiga Kecamatan

Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pasbar, Aditia Pratama
Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pasbar, Aditia Pratama (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Bawaslu Pasaman Barat membenarkan adanya perjokian terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang terjadi di beberapa TPS di tiga kecamatan yang ada di daerah itu.

"Benar, kemaren telah kita rekomendasikan terkait temuan tentang joki PPDP ini, agar dilakukan coklit ulang," sebut Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pasbar , Aditia Pratama, Rabu (5/8/2020) malam pada KLIKPOSITIF .

baca juga: Seorang Anggota DPRD Pasaman Barat Positif Corona

Menurutnya perjokian terhadap suatu tugas yang bukan dari nama yang di Surat Keputusan (SK) kan oleh penyelenggara pemilu ini telah mengangkangi peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri.

Misal, yang di SK kan si A tetapi yang melaksanakan tugas itu si B. Ini terjadi di Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Sungai Aur dan Kecamatan Ranah Batahan.

baca juga: Tuduhan Penyaluran BPUM Ditunggangi, Ini Klarifikasi Kadis Koperindag Pasbar

"Soal hasil kerja dalam perjokian ini benar atau tidak, bukan ini masalahnya. Tetapi kita dari Bawaslu menemukan orang yang ditunjuk dalam SK KPU berbeda dengan orang yang menjalankan tugas," jelasnya.

Sejauh ini Bawaslu Pasaman Barat telah merekomendasikan agar KPU Pasaman Barat melakukan Coklit ulang. Kemudian untuk petugas Coklit harus sesuai dengan nama yang di SK kan.

baca juga: Polisi Tangkap Tangan Pelaku Togel Online di Pasaman Barat

Sedangkan untuk ranah sanksi akibat perbuatan yang dilanggar dari PPDP yang menjokikan, Aditia mengaku pihaknya tidak sampai ke ranah tersebut.

"Kita dari Bawaslu cuma mengingatkan, agar KPU Pasaman Barat bekerja sesuai dengan aturan dan berpedoman ke petunjuk teknis pemutakhiran data pemilih KPU," terangnya.

baca juga: Mahasiswa Segel Kantor DPRD Pasaman Barat

Kemudian dikatakan Aditia, jika rekomendasi yang diajukan pihaknya tidak ditanggapi oleh KPU Pasaman Barat , mereka akan melakukan pengkajian ulang.

Artinya pihaknya akan melakukan pengkajian ulang bentuk pelanggaran dan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Namun sejauh ini mereka tetap konsisten mengawal rekomendasi yang telah disampaikan ke KPU setempat.

"Kalau untuk petugas PPDP yang melakukan penjokian tentu KPU yang akan memberikan sanksi pelanggaran terhadap petugasnya yang di SK kan. Tapi intinya kita meminta harus dilakukan pencoklitan ulang," tegas Aditia.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat , Alharis mengatakan pihaknya akan segera mengklarifikasi dan menindaklanjuti ke bawah terlebih dahulu, atas alasan rekomendasi pencoklitan ulang yang disampaikan oleh Bawaslu.

Namun Alharis membantah jika penjokian itu dilakukan dengan sengaja oleh PPDP yang dimaksud di beberapa TPS yang terdapat di tiga kecamatan dalam temuan Bawaslu tersebut.

"Ada salah seorang PPDP ini orang tuanya sakit, sehingga dia tidak bisa untuk melakukan tugasnya. Jadi terpaksa diwakilkan. Ada juga yang kebetulan PPDP ini berdua pergi dengan orang lain untuk membantu kerjanya. Artinya satu mendata dan satu lagi menempelkan kertas hasil coklit," paparnya kepada wartawan.

Tetapi Alharis tetap mengikuti atas saran yang disampaikan Bawaslu Pasaman Barat terhadap temuan agar dilakukan pencoklitan ulang sesuai yang disampaikan Bawaslu. Tetapi intinya pihak KPU masih dalam tahap klarifikasi.

Sedangkan untuk sanksi Alharis tidak mentolerir jika hal tersebut terbukti, PPDP yang melakukan penjokian akan diberikan sanksi tegas.

"Jika terbukti kita akan tahan gaji dan bisa saja diberikan sanksi pemecatan terhadap PPDP yang disangkakan," tegas Alharis.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Haswandi