Percepat Pembangunan Tol Trans-Sumatera, Pemerintah Masih Butuh Tambahan Pendanaan Rp386,76 Triliun

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Jalan tol Trans- Sumatera memiliki panjang kurang lebih 2.765 kilometer. Presiden Jokowi berharap kehadiran jalan tol tersebut bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera .

"Sehingga di sana akan ada efisiensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplier effect 2-3 kali lipat terhadap PDB (produk domestik bruto)," kata Presiden Joko Widodo.

baca juga: Nadiem Sebut Tak Mungkin Ubah Sistem Pendidikan dalam 5 Tahun

Berkaitan dengan jalan tol Trans- Sumatera , Kepala Negara menyebut kebutuhan untuk investasinya sebesar Rp476 triliun. Dari total investasi itu, lanjutnya, masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp386,76 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024. Untuk itu, Presiden meminta agar kelayakan finansialnya dikalkulasi, berikut opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek tersebut.

"Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (penyertaan modal negara) dan juga tidak tergantung dari APBN. Ini saya kira yang perlu digarisbawahi," jelasnya.

baca juga: Kasus Korupsi Edhy, Prabowo Disebut Sedang Dilema

Sementara itu, terkait pembangunan jalan tol Cisumdawu, Presiden meminta agar hambatan-hambatan di lapangan segera diselesaikan. Beberapa hal yang masih terkendala antara lain proses pembebasan lahan dan pengembalian dana talangan tanah yang juga terhambat karena urusan administrasi.

"Coba nanti saya ingin mendengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan terutama Kementerian ATR/BPN. Kemudian juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana, baik di Kementerian ATR/BPN maupun di Kementerian Keuangan. Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya, kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati," tegasnya.

baca juga: Pengamat Sebut Fadli Zon atau Sandiaga Uno Berpeluang Gantikan Edhy Probowo

"Saya melihat ini yang banyak memang kendala-kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen. Penyelesaiannya selalu kasus per kasus, tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Saya kira sebetulnya solusinya itu," tandasnya.

Sumber: Kominfo.go.id

baca juga: Terpilih Sebagai Ketum MUI, Ini Profil KH. Miftachul Akhyar

Editor: Eko Fajri