Kantor Wali Nagari di Pessel Ini Dirusak Warga

Salah satu kondisi kantor wali nagari di Pessel Dirusak Warga Akibat pembagian BLT, Jumat 15 Mei 2020
Salah satu kondisi kantor wali nagari di Pessel Dirusak Warga Akibat pembagian BLT, Jumat 15 Mei 2020 (istimewa)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Kantor wali nagari di Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan , Sumatera Barat dirusak warga. Pengrusakan itu diduga karena kekecewaan masyarakat yang menilai pembagian bantuan langsung tunai ( BLT ) tidak merata.

Informasi yang dihimpun KLIKPOSITIF , kondisi ini terjadi di Kantor Wali Nagari Tanah Bakali. Warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT , melakukan aksi protes hingga melakukan pengrusakan terhadap peralatan di kantor itu, Jumat 15 Mei 2020.

baca juga: Anies Baswedan Positif Corona

"Ya, kejadiannya sekitar pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Warga yang tidak terdaftar namanya, lakukan aksi protes dan merusak mobiler di kantor nagari," ungkap Camat Air Pura, Mukhtar Is saat dikonfirmasi KLIKPOSITIF , Jumat malam.

Ia menjelaskan, gejolak di nagari itu muncul, tidak jauh berbeda dengan persoalan yang terjadi nagari lain. Sama soal pendataan tidak merata, dan tidak terakomodirnya dalam BLT .

baca juga: Hingga November 2020, Warga Solok yang Terpapar Covid-19 Berjumlah 429 Orang

"Jadi karena itu, mereka datang ke kantor wali nagari, dan emosi tak terkendali. Tapi kini, sudah kondusif," ujarnya.

Menurutnya, kejadian tersebut sudah diproses di tingkat kecamatan, dan untuk sementara pembagian BLT ditangguhkan karena suasana pembagian hari tadi tidak kondusif.

baca juga: Kisah Ria Oktorina, Penyintas Covid-19 Asal Solok Sumbar

"Dan untuk tindaklanjutnya, kita akan lakukan musyawarah dengan pihak yang demontrasi, dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mencari solusi," terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pesisir Selatan , Wendi mengaku, sudah menerima info terkait insiden di nagari itu. Bahkan, kata Wendi tidak hanya di Nagari Tanah Bakali saja, tapi juga terjadi di Nagari Indrapura Tengah, Kecamatan Pancungsoal. Dengan persoalan sama, namun tidak sampai terjadi pengrusakan hanya sampai penyegelan.

baca juga: KPU Padang Catat Sudah 469 KPPS Reaktif Covid-19, Bagaimana Persiapan Pencoblosan?

"Ya kita sudah terima laporannya, dan kita koordinasi dengan kecamatan untuk menengahi," terangnya.

Lanjutnya, selain meminta kepada warga untuk memaklumi kondisi, kepada seluruh pemerintah nagari untuk mengikuti Surat Edaran (SE) bupati soal penyediaan dan publikasi penerima bantuan sosial dampak COVID-19 dengan transparan.

"Karena dalam kondisi ini, kita harus bisa menjelaskan secara baik kepada masyarakat. Sebab untuk KK nagari yang lebih banyak tidak terakomodir seluruh. Jadi sosialisasi harus benar-benar sampai pada masyarakat," tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, KLIKPOSITIF belum dapat konfirmasi langsung dari dua pihak pemerintahan nagari yang diprotes warga.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Rezka Delpiera