Akan Evaluasi BPJS Kesehatan, Menkes: Terjadi Pelayanan Berlebihan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (Setkab)

KLIKPOSITIF -- Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelayanan kesehatan yang menggunakan BPJS Kesehatan . Ia menilai, selama ini banyak pelayanan berlebihan yang tidak sesuai dengan literatur.

"Untuk pelayanan-pelayanan yang berlebihan, banyak pelayanan berlebihan, tidak sesuai dengan literatur yang ada. Ya kami akan degradasi, mana pelayanan-pelayanan yang belum sesuai, dengan pelayanan yang ada kita naikkan. Karena semuanya harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan," ujar Terawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

baca juga: Ini Nomor Urut Paslon pada Pilkada Kota Solok 2020

Menurut dia, salah satu yang bakal dievaluasi yakni terhadap peserta BPJS yang memiliki penyakit jantung. Kata Terawan, pengobatan yang diberikan kepada pasien yang menderita penyakit jantung berlebihan dalam penanganannya.

"Salah satunya jantung yang tagihannya sampai Rp 10,5 triliun. Ada review dari jurnal yang menyatakan bahwa pengobatan dengan obat-obatan apalagi pencegahan tidak lebih efisien dibanding stent, operasi, dan sebagainya," kata dia.

baca juga: Siap-siap, Apa yang Harus Dilakukan Jika Indonesia Resesi? Ini Jawabnya

Terawan menyebut dengan evaluasi BPJS kesehatan , beban selama ini yang ditanggung BPJS bisa dikurangi. Sebab, pengurangan beban pembayaran tersebut bisa mencapai 50 persen.

"Kalau itu bisa diperbaiki yang over itu, sehingga kalau yang nye-tent, ya nye-tent sesuai dengan diagnosanya. Kalau mau operasi ya operasi sesuai diagnosanya, itu bisa menurunkan sampai 50 persen, banyak loh Rp 10 triliun. Kalau bisa turun 50 persen saja, itu sudah membuat kita bahagia Rp 5 triliun dihemat," ucap Terawan.

baca juga: Hari Tani Nasional: Ini Sejarah Pertanian di Indonesia

Terawan mengatakan, Presiden Jokowi dalam ratas memberikan arahan bahwa semua harus mengacu pada undang-undang. Karena itu, dirinya akan segera membahas langsung dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris untuk mengevaluasi sejumlah pelayanan BPJS kesehatan .

"Tidak lagi pakai tim kecil, tapi saya berdua ini, langsung saya pimpin langsung berdua untuk menyikapi, menindaklanjuti arahan yang terjadi," tandasnya.

baca juga: Karena Alasan Ini, Pasangan ESA di Pilkada Pasbar Tunjuk Mantan Wali Nagari Sebagai Ketua Tim Pemenangan

Karena itu, lanjut Menkes, harus ada upaya yang sifatnya lebih preventif, promotif, dan edukasi pada masyarakat. Menyiapkan sarana-sarana sehingga yang punya potensi untuk terjadi kematian bisa diturunkan.

“Kalau ada nanti kita akan pilah-pilah bersama Direktur Utama BPJS mana yang masih di bawah standar kita coba naikkan,” sambung Menkes.

Menkes mengingatkan, penduduk kita bukan hanya di Jakarta. Penduduk kita ini sampai Asmat, sampai ujung di Pulau Rote, sampai Sabang sana. Itu yang harus dilihat apakah perlu di sana itu didirikan pusat-pusat kesehatan lagi atau bagaimana, atau sistem rujukan, atau sistem telemedicine, atau bahkan menggunakan alat-alat canggih seperti drone dan sebagainya.

“Ya nanti kita lihat, kita evaluasi bersama, berdua ini,” tegas Menkes seraya menambahkan, yang paling penting adalah rakyat terlayani kesehatannya sesuai standar kesehatan yang sesuai dengan undang-undang.(*)

Sumber: Setkab

Penulis: Eko Fajri