Inilah Kriteria Pelanggaran yang Dapat Diadukan Melalui Portal Aduan ASN

Para pimpinan dari 11 K/L berfoto bersama usai melakukan penandatanganan SKB Penanganan Radikalisme ASN di Jakarta, Selasa (12/11).
Para pimpinan dari 11 K/L berfoto bersama usai melakukan penandatanganan SKB Penanganan Radikalisme ASN di Jakarta, Selasa (12/11). (Kementerian PANRB)

KLIKPOSITIF -- Sebanyak 11 kementerian /lembaga (K/L) telah berkomitmen menangani radikalisme ASN ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Jakarta, Selasa (12/11).

Penandatanganan SKB dilakukan oleh Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Mohamad Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto.

baca juga: Prabowo Bakal Dilantik Kembali Jadi Ketum Gerindra

Selain itu juga Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) A. Adang Supriyadi, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto.

BACA JUGA:  Pemerintah Akan Dorong Harga Obat Bisa Lebih Terjangkau

baca juga: Viral Curhatan Tagihan Listrik Naik Jadi Belasan Juta, Biasanya Rp400 Ribu

Penandatanganan SKB ini adalah bagian dari tindak lanjut atas pertemuan-pertemuan sebelumnya antar instansi pemerintah yang membahas terkait ASN yang terpapar radikalisme.

Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan joint taskforce dan pembangunan portal Aduan ASN .

baca juga: Anggota DPR: Secara Teknikal Indonesia Sudah Resesi

Berikut kriteria pelanggaran yang dapat diadukan melalui Portal Aduan AS:

1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram, dan
sejenisnya).
4. Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui
media sosial.
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut,
memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan
pemerintah.
7. Mengikuti ata menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut,
memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan
pemerintah.
8. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaiimana angka 1 dan
2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial.
9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal
Ika, NKRI, dan pemerintah.
10. Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun
melalui media sosial.
11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN . (*)

baca juga: Diterima di Universitas Al Azhar, Santri Asal Kapar Pasbar Terkendala Biaya Berangkat

Penulis: Eko Fajri