Tak Penuhi Panggilan terkait drg Romi, Ombudsman Sumbar Kembali Surati Bupati Solsel

Yefri Heriani Kepala Perwakilan Ombudsman,
Yefri Heriani Kepala Perwakilan Ombudsman, (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melayangkan panggilan yang kedua untuk Bupati Solok Selatan, Muzni Zakari terkait pemeriksaan yang bersangkutan mengenai pembatalan drg. Romi sebagai CPNS di Solok Selatan.

“Hari ini mestinya datang, karena penundaan pemeriksaan panggilan pertama yang tadinya dijadwalkan hari Kamis tanggal 1 Agustus sesuai permintaan Bupati ditunda ke hari Senin, (05/08)” kata Yefri Heriani Kepala Perwakilan Ombudsman , melalui keterangan persnya, Senin, 5 Agustus 2019.

"Bupati melalui Kabag Hukum sebenarnya meminta menunda lagi, tapi kami tidak setujui. Kami anggap Bupati tidak kooperatif, untuk itu kami layangkan pemanggilan kedua yang dijadwalkan Senin tanggal 12 Agustus," tegasnya.

baca juga: Ombudsman Sumbar Pertanyakan Siapa yang Akan Lindungi Pelapor Pelanggar Perda?

Ombudsman dari awal sudah mencoba merespon dengan cepat, laporan drg. Romi diterima tanggal 18 Februari, tanggal 22 Februari Ombudsman mengundang Panselda, dihadiri oleh Kabag Hukum, dan Ketua BKD. Intinya mereka menuggu saran dari Ombudsman dalam mengambil keputusan.

Tanggal 26 Februari, Ombudsman menerima surat dari BKD, intinya minta saran atas kasus Romi. Tanggal 28, setelah berkoordinasi dengan Ombudsman RI di Jakarta, kami diperwakilan terbitkan surat yang intinya saran untuk mengangkat Romi, karena memang secara akumulasi nilai TKD dan TKB, nilai drg. Romi lebih unggul.

Proses itu begitu cepat, bahkan semua terjadi di bulan Februari. Jika saran Ombudsman dilaksanakan, persoalan drg. Romi tidak akan berlarut sampai sekarang, dan menjadi masalah nasional.

baca juga: Ombudsman Usulkan Reward Untuk Masyarakat yang Taat Protokol Kesehatan

Ombudsman sejak awal positif saja, karena memang saat itu Pemda Solok Selatan sangat kooperatif. Malah katanya akan menjadikan saran Ombudsman sebagai pijakan.

Tapi nyatanya, lain, malah mengganti dengan yang lain. Perubahan sikap Solok Selatan 180 derajat, inilah yang perlu di konfirmasi ke Bupati.
Pemanggilan pertama tidak dihadiri kita akan melayangkan pemanggilan ke-dua, tidak dihadiri akan dilakukan pemanggilan ke-tiga.

"Jika, tidak dihadiri lagi kita akan meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan secara paksa, undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI mengatur itu," tukasnya.

baca juga: Amankan Massa Aksi, Ombudsman Nilai Polisi Krasak-krusuk

Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memastikan drg Romi telah diterima menjadi PNS di Pemkab Solok Selatan. Penerimaan tersebut melalui SK MenpanRB, selanjutnya drg. Romi akan bertugas di RSUD Solok Selatan.

"Tadi kami (bersama bupati Solok Selatan) di undang oleh Kepala Staf Kepresidenan membahas persoalan drg Romi. Alhamdulillah keputusan rapat drg Romi menjadi PNS dan kasus selesai," ujarnya.

baca juga: Kasus COVID-19 Terus Naik, Ombudsman Nilai Pemerintah Lebih Prioritaskan Ekonomi

Nasrul Abit mengaku, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria bersama dirinya mengikuti rapat penyelesaian kasus drg Romi bersama Kepala Staf Kepresidenan dan lembaga terkait lainnya.(*)

Penulis: Joni Abdul Kasir