BKKBN Sosialisasikan Program KKBPK, Anggota Komisi IX DPR: Tanah Indonesia Semakin "Sempit", Mari BerKB!

Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Iqbal saat sosialisasi program KKBPK di Kecamatan Matur, Agam, Jumat, 5 April 2019
Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Iqbal saat sosialisasi program KKBPK di Kecamatan Matur, Agam, Jumat, 5 April 2019 (ist)

AGAM , KLIKPOSITIF - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ( BKKBN ) terus melakukan Sosialisasi Advokasi dan KIE Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bersama Mitra di Sumatera Barat.

Kali ini, sosialisasi serupa digelar di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam , Jumat, 5 April  2019. Pada sosialisasi tersebut, lembaga pengendali jumlah penduduk itu menghadirkan anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Iqbal sebagai mitra kerja.

baca juga: Diimingi Gaji 200 Ribu Perhari, Gadis di Bawah Umur Diperkosa dan Ditinggal di Kebun Sawit

Selain itu, dalam sosialisasi dengan tema "Merencanakan Keluarga Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak" tersebut, juga hadir Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Syahrudin, dan sejumlah tokoh masyarakat Matur.

Muhammad Iqbal dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini digelar, karena merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia melalui BKKBN untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, baik kesehatan maupun tingkat pendidikannya.

baca juga: Porbbi Agam Bersatu Gelar Buru Alek, Bantu Petani Basmi Hama Babi

"Kemudian di samping itu, sosialisasi ini juga untuk memastikan masyarakat Indonesia, terutama ibu-ibu, terjamin kesehatannya, termasuk anak-anaknya," kata Muhammad Iqbal, Jumat.

Ia juga mebngatakan bahwa BKKBN terus mensosialisasikan berbagai programnya kepada masyarakat, termasuk program KKBPK, karena Indonesia saat ini memperingkati urutan ke empat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.

baca juga: Bupati Siapkan Bonus Bagi Atlet Agam yang Meraih Medali di PON XX Papua

Cina, kata dia, saat ini berada di peringkat satu dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sekitar 1,4 miliar jiwa. Kemudian disusul India, dan Amerika Serikat diperingkat ketiga.

Pemerintahan Cina hingga kini terus berusaha mengendalikan jumlah penduduknya dengan menerapkan aturan bahwa setiap keluarga, tidak boleh memiliki anak lebih dari satu. Jika lebih, maka dikenakan denda.

baca juga: Bupati Agam Minta PDAM Tirta Antokan Bisa Produksi Air Kemasan

"Tapi di Indonesia tidak. Pemerintah hanya menyarankan setiap keluarga mengikuti program KB, dan bukan untuk diwajibkan, karena agama tidak melarang," ujarnya.

BKKBN , katanya melanjutkan, punya moto 'dua anak cukup'. Moto ini dipakai, karena berdasarkan penelitian, jika ingin anak-anak mempunyai masa depan yang diharapkan, maka disarankan mempunya anak dua.

"Hasil penelitian ini tidak hanya dari BKKBN , tapi juga dari para ahli sejak zaman Orde Baru," bebernya.
Pemerintah Indonesia melalui BKKBN , katanya melanjutkan, akan terus berusaha untuk mengendalikan jumlah penduduk, karena tanah di Indonesia semakin lama semakin sempit.

Padahal tanah Indonesia sejak dulu tidak bertambah sejak dulu. "Yang bertambah hanya jumlah penduduk, makanya seolah-olah tanah ini sempit," tuturnya.

Menurutnya, jika jumlah penduduk tidak terkendali, maka tanah Indonesia terasa semakin sempit, dan tentunya akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan atau ekonomi masyarakat.

"Untuk itu, Pemerintah terus menyarankan agar setiap keluarga mengikuti program KB. Program ini bukan hanya untuk mengendalikan jumlah penduduk, tapi juga untuk menyejahterakan keluarga," kata Iqbal.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Syahrudin. Disebutkannya, program KB memang bukan hanya untuk mengendalikan jumlah penduduk, tapi program KB juga memiliki dua tujuan penting bagi kehidupan setiap keluarga.

Di antaranya, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera), dan uintuk menurunkan jumlah angka kelahiran bayi dengan meningkatkan jumlah penduduk yang menggunakan alat kontrasepsi.

"Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga dengan cara menjaga jarak kelahiran. Jika anak belum satu tahun sudah memiliki adik, maka tumbuh kembang anak akan terganggu," katanya.

Normalnya, sambung Syahrudin, jarak anak pertama dan kedua antara 3-5 tahun. Jika anak belum berusia 2 tahun sudah mempunyai adik, maka ASI untuk anak tidak bisa penuh 2 tahun, sehingga kemungkinan mengalami gangguan kesehatan.

"Orangtua yang mempunyai dua anak dengan jarak kelahirannya di bawah angka normal, maka orangtua akan mengalami kesulitan membagi waktu. Anak yang lebih besar akan mendapat kurang perhatian, meski anak masih membutuhkan perhatian penuh dari kedua orangtuanya," pungkasnya.(*)

Penulis: Riki