Pemerataan Pendidikan di Sumbar, Honorer di Sumbar Rp 35.000 Perjam 

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Alwis
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Alwis (ist)

PADANG, KLIKPOSITIF - Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur menjelaskan, saat ini Pemprov Sumbar memiliki 3.162 orang tenaga honor guru SMA dan SMK, ditambah 1300 staf. 

Honorer untuk tenaga pendidik dihargai Rp 35.000 perjam. Untuk jatah jam diatur sekolah agar adil bagi antara honorer baru dan yang sudah lama mengabdi. Dibayarkan tiap bulan. 

baca juga: Tinjau Kebakaran Pasar Kambang, Bupati Pessel Janjikan Hal Ini untuk Pedagang

"Gaji kami bayar tiap bulan saat ABPD Provinsi cair," katanya.

Dijelaskannya, penggajian mereka dianggarkan melalui APBD Provinsi dengan ketentuan tertentu seperti ada usulan kebutuhan sekolah. 

baca juga: Kebakaran Pasar Kambang, Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah

"Jadi perlu dipahami, Honorer itu ada yang dibayar melalui dana komite ada yang dengan APBD Provinsi," ujarnya.

Pembayaran gaji honorer melalui APBD guna memberi pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah itu. Dengan gaji yang layak tentu akan menjadikan tenaga pendidik bekerja lebih baik lagi.

baca juga: Pergeseran Jabatan, Gubernur Sumbar Lantik Dua Pejabat Eselon II

Sebelumnya sebanyak 249 orang peserta Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) mengikuti ujian berbasis komputer dengan Computer Assisted Test (CAT) di dua tempat (SMK 2 dan SMK 6 Padang). Peserta ujian merupakan pegawai honorer yang telah masuk data bes Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Sekretaris Daerah Alwis menyampaikan dari 249 orang peserta tersebut 211 orang untuk tenaga guru, 9 orang tenaga kesehatan, dan 29 orang penyuluh pertanian.

baca juga: Sumbar Targetkan Geopark Ranah Minang Jadi UNESCO Global Park Pada 2023

"Mereka ini adalah honor K2 yang dulu mengikuti tes PNS tahun 2013 lalu, ada juga yang saat itu umurnya sudah lebih dari ketentuan penerimaan PNS hari ini mendapatkan kesempatan," katanya, Sabtu, 23 Februari 2019. 

Dijelaskannya, peserta dapat melihat hasil setelah selesai mengikuti ujian. Hasilnya akan dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) sebagai yang menentukan diterima atau tidak P3K ini.

"Kita berharap semua peserta yang ikut dalam pelaksanaan ujian hari ini akan lulus semuanya. Karena mereka rata-rata telah lama mengabdi," ujarnya. 

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Webtorial