Gratifikasi Tiket Asian Games 2018, KPK: Penerima Terancam 4 Tahun Bui

Jubir KPK, Febri Diansyah.
Jubir KPK, Febri Diansyah. (istimewa)

KLIKPOSITIF -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Febri Diansyah menyatakan, lembaganya telah menerima total 14 laporan gratifikasi terkait tiket Asian Games 2018 . Dari 14 laporan tersebut, 13 laporan diantaranya penerimaan tiket yang tidak digunakan.

"Artinya, 13 laporan gratifikasi itu tidak digunakan oleh pihak yang menerima. Kemudian, satu laporan penerimaan yang terdiri dari dua tiket yang telah digunakan untuk menghadiri pembukaan," kata Febri dilansir dari suara.com, jaringan KLIKPOSITIF .

baca juga: Sidang Kasus Suap, Jaksa KPK Tuntut Muzni Zakaria 6 Tahun Penjara

Namun, kata dia, KPK tidak bisa menyampaikan siapa 14 orang yang melaporkan gratifikasi itu karena memang informasi pelaporan gratifikasi itu bersifat tertutup dan dijamin oleh Undang-undang. Kecuali, yang bersangkutan sendiri menyampaikan tapi untuk tingkatan atau level pelapor gratifikasinya.

"Ada pelapor yang menjabat sebagai Dirjen, ini setingkat Eselon 1. Kemudian, ada pelapor yang menjabat sebagai Direktur ada juga sebagai Kepala Sub Direktorat, ada sebagai sekretaris dan juga ada yang menjabat sebagai account representative di Ditjen Pajak," tuturnya.

baca juga: Kasus Djoko Tjandra, Hari Ini KPK Gelar Perkara Bersama Polri dan Kejagung

Selanjutnya, dia menyatakan bahwa KPK akan mempelajari dan menganalisis karena Undang-undang memberikan waktu 30 hari kerja terkait penerimaan gratifikasi tersebut.

"Sekaligus kami ingatkan pada pejabat lain masih ada waktu kalau ingin melaporkan penerimaan gratifikasi baik laporan penolakan misalnya tiketnya diterima tetapi tidak pernah digunakan atau penolakan secara langsung ataupun laporan penerimaan nanti akan kami lakukan analisis lebih lanjut," kata Febri.

baca juga: KPK Periksa 2 Pihak Swasta Terkait Kasus Suap Nurhadi

Febri mengatakan bahwa pelaporan tersebut mencegah penerima gratifikasi dijerat tindak pidana di Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman ancaman pidana penjara 4 sampai dengan 20 tahun. (*)

Penulis: Agusmanto