Tiga Tahun Jokowi-JK, Guru Besar Unand: Keadilan Itu untuk Siapa dan Ukurannya Apa?

Diskusi Nasional, Capaian Kinerja 3 Tahun Jokowi-JK
Diskusi Nasional, Capaian Kinerja 3 Tahun Jokowi-JK (Joni ABK/Klikpositif)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Selain mahasiswa Fisip Unand , Guru Besar Sosiologi Universitas Andalas Afrizal juga mempertanyakan pencapaian tiga tahun Jokowi-JK.

Terkhusus terkait angka kemiskinan yang disampaikan Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, di Convention Hall  Unand , Selasa, 20 Februari 2018.

baca juga: Dies Natalis Unand ke 64, Rektor: Mari Lanjutkan Pengembangan Unand

Menurutnya, angka kemiskinan Sumbar memang paling rendah di Indonesia, bahkan hanya Kabupaten solok dan Mentawai diatas 10 persen, selebihnya pada angka satu digit. Namun, hal itu masih disparitas (perbedaan antara angka dengan realitas) itu masih ada. Kalau dilakukan analisis kantong-kantong kemiskinan di Sumbar, itu tidak banyak berubah.

“Kalau disebutkan pemerintah mengusung pembangunan yang berkeadilan, patut dipertanyakan keadilan itu untuk siapa dan ukurannya apa,” tuturnya.

baca juga: Ini Tanggapan Pakar Politik Unand Tentang Pernyataan Puan Maharani

Afrizal menyoal reforma agraria dan perhutanan sosial. Menurutnya, keberadaan tanah di Sumbar sangat kontras 100 persen dengan aturan Undang-undang yang menyebutkan tanah, air dan udara milik Negara. Sedangkan di Sumbar, tanah milik ulayat kaum dan nagari.

“Untuk Sumbar belum begitu menonjol hutan bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat. Sejauh ini pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap 18 titik hutan adat di Indonesia. Sayangnya, dari jumlah tersebut tidak satu titik pun yang berada di Sumbar. Meski pun hutan desa/nagari dan hutan kemasyarakatan (hutan rakyat) diyakini pemerintah mampu menunjang perekonomian, tapi terbukti keberadaanya belum mampu menjangkau “kantong-kantong kemiskinan," ujarnya.

baca juga: 9 Mahasiswa Penerima Beasiswa Asal Myanmar Mulai Pendidikan di Universitas Andalas

Menurutnya, Pemerintah harus memperjelas persoalan tersebut. Sehingga, tidak terjadi konflik atas persoalan lahan masyarakat dengan Pemerintah.

Sebelumnya, Deputi II KSP Yanuar Nugroho menjelaskan, salah satu fokus dari program pemerintah adalah reforma agraria dan kehutanan sosial. Kedua program tersebut adalah formula untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan menekan angka kemiskinan. Untuk kawasan hutan, dengan cara memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat, di mana sebelumnya tindakan seperti itu termasuk tindakan kriminal.

baca juga: Kasus COVID-19 Kembali Meningkat di Sumbar, Kepala Laboratorium Unand Ingatkan Hal Ini

“Saat ini perhutanan sosial sudah 1,057 juta hektare lebih. Sedangkan reforma agraria, terwujud dalam bentuk memberi masyarakat sebuah legalitas dalam pengelolaan lahan. Saat ini capaian program reforma agraria sudah 4,2 juta sertifikat. Pada 2018 ditarget 7 juta, dan pada 2019 ditarget 9 juta sertifikat. Semua itu, menyangkut kehidupan masyarakat banyak,” kata Yanuar.

Sementara lain lagi dengan tanggapan Pimred Padang Ekspres, Heri Sugiarto. Ia justru lebih menyoroti persoalan kemiskinan dan kesehatan. Dimana, masih banyak warga miskin yang tidak terlayani baik oleh pihak rumah sakit.

"Masih banyak pasien BPJS, terutama kelas tiga yang ditolak RS dengan alasan penuh. Nah, kalaupun biaya pengobatan bisa ditanggung, untuk biaya kehidupan keluarganya di rumah saat merawat anggota keluarga yang sakit juga patut diperhatikan. Sehingga, diperlukan aturan jelas dan koordinasi pemerintah dengan Rumah Sakit, agar masyarakat miskin tidak terlantar," kata Heri Sugiarto.

Terakhir Heri menjelaskan, penggunaan dan penempatan dana desa juga perlu dimaksimalkan, sehingga kemiskinan bisa ditekan dan pembangunan berjalan. “Program padat karya yang ada saat ini juga harus dimaksimalkan sebagai menekan angka penggaguran yang menjadi sebab kemiskinan,” tukasnya.

[Joni Abdul Kasir]


 

Penulis: Rezka Delpiera