Mabims Sepakat MoU Bidang Jaminan Produk Halal

Ketua Delegasi SOM ke-42 Mabims menyampaikan keterangan pers di Yogyakarta
Ketua Delegasi SOM ke-42 Mabims menyampaikan keterangan pers di Yogyakarta (Kemenag)

KLIKPOSITIF -- Empat negara Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), berkomitmen memperkuat kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antar negara terkait dengan jaminan produk halal .

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam yang juga ketua delegasi Indonesia menyampaikan, rencana penandatanganan MoU itu sudah diamanatkan dalam pertemuan SOM ke-41 tahun lalu dan akan dilaksanakan tahun 2016. Namun namun karena satu lain hal terutama kaitannya draft harus dipikirkan mendalam karena menyangkut empat negara.

baca juga: RUU Daerah Kepulauan Jadi Kebutuhan Mendesak Masyarakat Kepulauan

“Draftnya sudah diselesaikan oleh Brunei Darussalam sekarang, kita sepakat bahwa MoU jaminan produk halal itu akan dilakukan segera di akhir bulan Desember tahu ini,” ujar Nur Syam usai paparan sesi ketiga SOM ke-42 di Yogyakarta, Jumat (27/10).

Menurutnya, kita sudah sampaikan bahwa proses kerjasama ini di Indonesia melalui sejumlah tahapan dan institusi. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri segera akan melihat legal draftingnya, dan selanjutnya melewati Kementerian Luar Negeri yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam, begitu juga negara lainnya yang haru melalui beberapa instansi atau jawatan di negaranya masing-masing.

baca juga: Ini Maklumat MUI Sumbar Terkait Pelaksanaan dan Salat Idul Fitri 1422 Hijriah

Sesi keempat sore ini, sedang berlangsung pembentangan kertas kerja tambahan oleh ke empat negara, membahas sejumlah isu di antaranya masalah haji dan umrah. Menurut jadwal, SOM ke-42 , sore ini akan berakhir.

Kegiatan tahunan dengan peserta para pejabat setingkat Sekretaris Jenderal dari 4 negara anggota MABIMS tahun ini berlangsung mulai tanggal 25-28 Oktober 2017. Tahun lalu diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. (*)

baca juga: Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris: TWK Bermasalah, Tak Bisa jadi Dasar Pencopotan Pegawai

Penulis: Eko Fajri