Kepala BPK Perwakilan Sumbar Resmi Berganti

Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar
Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar (istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Belum genap setahun, posisi Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar , Eliza resmi digantikan Pemut Aryo Wibowo. Hal itu sudah menjadi kebutuhan sebagai bentuk penyegaran dalam organisasi.

Anggota V BPK RI, Isma Yatun mengatakan, pergantian ditubuh BPK sudah menjadi hal yang wajar. "Soal mutasi itu wajar, setiap organisasi pasti melakukannya sebagai bentuk penyegaran," katanya ketika menghadiri serah terima Kepala BPK Perwakilan Sumbar di Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar .

baca juga: Alwis Ajak Masyarakat Sukseskan MTQ Nasional di Sumbar

Pergantian tersebut sesuai SK Sekretaris Jendral Nomor 179/K/X-X.3/07/2017 yang ditetapkan pada Jum'at 14 Juli lalu. Dimana, Eliza yang menjabat Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar sejak Oktober 2016 itu dipindahkan menjadi Kepala Auditoral IV.C membidangi masalah ketahanan pangan di BPK Pusat.

Dijelaskannya, Sumbar mulai mengalami peningkatan dalam penyajian laporan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari beberapa penghargaan.

baca juga: Gubernur Sumbar: Seleksi MTQ Nasional Sudah Sesuai Aturan

Seperti tahun 2015 lalu, 9 Pemerintah Daerah di Sumbar meraih opini WTP. Kemudian, 13 Daerah di tahun 2016. Serta 18 Daerah opini WTP atas laporan keuangan di Tahun 2017.

"Ada peningkatan dari tahun ke tahun, itu pertanda kinerja Pemerintah Daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan Daerah membaik," sebut Isma.

baca juga: Awasi 100 Kampanye Tatap Muka Bawaslu Solsel Ingatkan Paslon Patuhi Protokol Kesehatan

Pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi, DPRD dan Daerah agar transparan dalam mengendalikan keuangan Daerah. Sebab, yang dikelola adalah uang Negara dan mesti diketahui masyarakat.

"Kita perlu bekerja keras bersama, agar pengelolaan dan pemeriksaan keuangan Daerah bisa lebih berkualitas," bebernya.

baca juga: Peduli Usaha Mikro di Tengah Pandemi, Bank Nagari Berikan Pinjaman Tanpa Agunan

Gubernur Sumbar , Irwan Prayitno mengatakan, Pemerintah Provinsi dan Daerah di Sumbar telah melakukan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dengan cukup baik.

Bahkan, setiap tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pasti dilaporkan. "Tahun 2010 lalu, banyak Daerah di Sumbar yang disclaimer. Tapi, sekarang tidak ada lagi," kata Irwan.

Kendati selalu menekankan soal proses keuangan daerah, lanjut Gubernur, setiap tahun, bahkan sampai hari ini, masih saja ada SPJ fiktif. Salah satu faktornya adalah karena cara pemeriksaan BPK yang menggunakan sampling. Sehingga, temuan LHP setiap tahun selalu berubah.

"Saya harap, BPK memeriksa seluruhnya. Sehingga, tidak ada lagi kejadian yang sudah 4 tahun korupsi, baru ketahuan pas tahun ke empatnya," beber Irwan.

Gubernur berharap, ke depan pihak BPK dapat bekerjasama dengan baik. Salah satunya adalah dengan memberikan masukan dan menegaskan yang salah itu salah. Sehingga, tidak lagi menjadi temuan.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar , Pemut Aryo Wibowo mengatakan, pelaksanaan audit BPK ada tiga. Pertama, masalah keuangan , kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Namun, tahun 2018 mendatang, selain soal keuangan , BPK akan memfokuskan audit masalah kinerja.

" BPK dituntut menghasilkan pengelolaan keuangan bermanfaat Pemerintah Daerah, masyarakat dan Negara," sebut Pemut yang sebelumnya menjabat Kepala Auditorat IV.C itu.

Seharusnya, dengan pola pembinaan yang dilakukan selama ini, lanjut Pamut, setiap Provinsi dan Daerah di Negara ini sudah dewasa. Tidak lagi berkutat soal penyelewengan anggaran, dan lebih pada soal kinerja.

Namun sampai sekarang, masih banyak persoalan SPJ fiktif masih menjadi persoalan besar dalam tatanan birokrasi. Bahkan, sampai berulangkali terjadi.

"Ke depan, kita akan lebih ketat melakukan pemeriksaan. Hanya saja, BPK tidak punya wewenang untuk melakukan penindakan. Tapi, kami akan berkoordinasi dengan Kapolda maupun Kajati," tutupnya.

[Rilis/Joni Abdul Kasir]

Penulis: Agusmanto