Balada Danau Maninjau

Oleh:

Alek Karci Kurniawan

Peneliti Hukum dan Kebijakan Konservasi, Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas

Sedikitnya 79,5 ton ikan yang dibudidayakan di keramba jaring apung (KJA) Danau Maninjau, Provinsi Sumatera Barat, mati dalam dua pekan terakhir. Kerugian pemilik keramba diperkirakan Rp 1,55 miliar. Kejadian serupa sebelumnya, seperti yang diwartakan Kompas, 11/1/2020, pada Januari-Agustus 2016, kematian ikan secara massal di daerah ini berjumlah 620 ton.

Sementara jika ditotal, dari tahun 2008 sampai 2016, jumlah ikan mati di Danau Maninjau ada 32.803 ton (sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Agam).

Penyebabnya adalah kerusakan lingkungan yang tak terkontrol. Danau Maninjau punya daya tampung 6.000 unit per KJA ukuran 5 meter x 5 meter. Kapasitas ikan per keramba ialah 3.000 sampai 4.000 ekor. Tapi kenyataanya, sudah 16.000 petak keramba yang ada, sedang dalamnya dimasukkan ikan sampai 12.000 ekor.

Bagaimana lingkungan danau takkan rusak dengan beban yang kelewatan itu. Limbah pakan menumpuk di dasar danau, ditambah lagi dengan limbah rumah tangga yang mengalir ke situ. Dan ketika badai datang, limbah tersebut naik ke permukaan. Akibatnya, ikan kekurangan oksigen.

Masalah di Danau Maninjau sama dengan di Muara Sungai Cunda, Lhokseumawe, Aceh. Begitupun kejadiannya di Danau Toba, Sumatera Utara, yang jutaan ikan budidaya di sana mati pada Agustus 2018 lalu.

Kematian ikan secara massal bukanlah yang pertama terjadi pada masing-masing lokus budi daya ikan tersebut di atas. Modusnya adalah ketika kematian massal ikan terjadi, orang-orang akan berhenti sementara. Kemudian bila kualitas air sudah mulai membaik, satu per satu keramba akan tumbuh kembali, dan semakin banyak, hingga melebihi daya tampung lingkungan.

Dampak KJA terhadap lingkungan air harus diaudit betul. Apakah setiap pelaku usaha KJA memenuhi kriteria perizinan? Bagaimana kondisi nitrat (bersumber dari sisa pakan yang tidak larut) di wilayah KJA beroperasi? Jika tidak memenuhi kriteria kelestarian lingkungan, harus dihentikan operasionalnya. Di situ kuncinya.

Sebab operasional KJA yang sudah begitu banyak di dalam ekosistem air bisa berbahaya. Ada limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari sumber spesifik sisa dari produksi di sana. Bila lingkungan air sudah rusak, pelaku budidaya pun yang bakal rugi. Termasuk juga masyarakat sekitar yang memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Ada lima hal yang mestinya dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Dimulai dengan, pertama, mengintegrasikan penyelamatan ekosistem air tawar maupun air payau yang rusak ke dalam penataan ruang. Kedua, mengintegrasikan penyelamatan ekosistem air tawar maupun air payau yang rusak ke dalam kebijakan, rencana, dan program sektoral/wilayah.

Ketiga, mengendalikan hal-hal yang akan berefek pada kerusakan ekosistem air tawar maupun air payau, seperti sempadan danau, daerah tangkapan air, dan daerah aliran sungai. Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan ekosistem air tawar maupun air payau dengan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.

Kelima, pemerintah harus membangun komitmen, koordinasi, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan masyarakat para pemangku kepentingan. Sebab kalau tidak ada dukungan bersama, mana mungkin kebijakan rehabilitasi akan aplikatif. Kemudian meningkatkan kapasitas baik pelaksana di daerah maupun pelaku usaha. Dan tidak lupa menerapkan hasil riset, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya guna untuk kelestarian ekosistem air.

Semua itu harus dimanajemen dengan baik dalam sistem monitoring, evaluasi, dan informasi yang transparan. Bila cara-cara persuasif telah dilakukan dengan optimal, dan masih ada juga yang menyimpang, baik dari pelaku usaha sendiri maupun aparat pemerintah, maka pada penegakan hukumlah kita berharap. Bila kerugian-kerugian akibat ekosistem air yang rusak ini tidak jua membuat kita sadar dan jera, mungkin pidanalah obatnya.

Bab XV pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupmemuat ketentuan bahwa bagi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan terhadapnya diancam dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah.

Kita berhubungan dengan lingkungan dan kita harus berperilaku baik terhadapnya, sesederhana itu saja sebenarnya. Namun untuk melakukan itu kita perlu suatu kecerdasan ekologis. Kita harus mempelajari tiap aktivitas yang akan memberi dampak buruk pada ekosistem di sekitar kita. Karena jika ekosistem rusak, kehidupan kita juga yang terancam. (*)


Alek Karci Kurniawan

Peneliti Hukum dan Kebijakan Konservasi, Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas