Basa-Basi Penjaringan Calon

Oleh:

Arifki Chaniago

Pengamat Politik

Penjaringan bakal calon kepala daerah menjelang pilkada serentak 2020 oleh partai politik, sepertinya sekadar basa-basi belaka. Ibaratnya,menjelang makan, ada orang lain di samping kita yang perlu ditawarkan. Demi menjaga etika, basa-basi pun dilaksanakan. Ujung-ujungnya makanan dihabiskan sendiri.

Bakal calon kepala daerah yang mendaftar ke partai politik di Sumatera Barat, misalnya. Baik yang berencana maju sebagai walikota, bupati, dan gubernur. Berpotensi tidak diusung oleh partai politik. Kenyataannya, partai hanya sekadar "basi-basi" dengan bakal calon. Menunjukan kepada publik (pemilih). Betapa demokratisnya partai "kami" menyambut pilkada serentak 2020.

Konvensi partai tidak jadi jaminan kalau bakal calon terbaik dipilih oleh partai sebagai calon kepala daerah. Gagasan yang ditawarkan oleh calon terbaik. Vitamin untuk partai untuk kedepannya. Namun, dipilih sebagai calon kepala daerah dengan mewujudkan gagasan tersebut secara langsung. Nomor antrian terkait itu harus diterima.

Beramai-ramainya partai politik melakukan penjaringan calon. Pada sisi simbolik upaya tersebut pantas diapresiasi. Tapi, pada sisi aksi langkah itu perlu diragukan. Ini hanya bagian memperindah persiapan menjelang pendaftaran calon ke KPU. Partai politik yang punya banyak kursi memanfaatkan momentum ini dengan ketergantungan orang lain terhadap rekomendasi.

Setelah kegiatan ini selesai, kita akan melihat bakal calon yang kecewa. Menghabiskan banyak dana untuk baliho, lembaga survei, dan akomodasi elite. Harus kecewa kalau ia dikalahkan dengan calon yang kuat di elite partai politik. Atau, harus menyerah dengan calon yang mampu membajak partai dengan "uang". Kekuatan elite dan uang adalah sumber kecewa peserta penjaringan calon yang "berharap banyak" dengan partai politik.

Apakah setelah kegiatan ini selesai? Kita menonton bakal calon kepala daerah yang kecewa dengan partai politik. Uang yang telah habis meyakinkan pemilih, akhirnya harus terbuang sia-sia dimainkan elite partai. Politik hanya sekadar main-main untuk mengecewakan orang yang berharap. Gagasan dan kontribusinya terhadap rakyat lewat jalur kekuasaan. Mendapatkan dukungan dan apresiasi. Caranya tidak dengan tepuk tangan. Tapi, dukungan lewat partai politik.

Sejak pembuka tulisan ini. Saya mengatakan bahwa upaya partai politik melakukan penjaringan dan konvensi. Hanya sekadar basa-basi. Positifnya, para bakal calon telah menunjukan cara mengelola kabupaten, kota, dan provinsi dengan benar. Realisasinya tidak perlu berharap dengan "gagasan" yang tidak mendapatkan ruang "aplikasi". Ini efek negatif pola penjaringan seperti ini. Yang dampak tidak hanya kepada calon yang kecewa. Tapi juga dengan cara kita bercanda dengan gagasan dan kader-kader terbaik bangsa.

Dorongan Publik

Publik harus mendorong agar partai politik memilih calon yang benar. Benar bekerja untuk rakyat, benar integritasnya, dan benar niatnya ketika dipilih jadi kepala daerah. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka kita telah membiarkan sesuatu yang salah terjadi. Gagasan dan ide ditinggalkan dalam akomodasi politik pragmatisme elite dan transaksi modal.

Lewat media dan masyarakat sipil. Kita harus mendorong tokoh-tokoh yang memang seharusnya hadir. Membuat ruang demokrasi di daerah bekerja dengan baik. Ini tidak bermaksud mengeliminasi calon-calon kuat. Tapi, demokrasi tidak boleh hanya jadi perbincangan dan transaksi elite. Ia harus bekerja dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dengan memberi tokoh terbaik kesempatan. Ada yang bergerak lewat jalur independen. Dukungan lewat partai politik penting dilakukan. Upaya ini juga jadi bagian untuk memperbaki partai politik. Dari elite-elite yang mengesampikan tujuan partai dengan mendahulukan misi pribadinya. Mencari uang, balas dendam, dan mempermalukan orang lain.

Tidak memilih calon yang berkualitas. Cara mempermalukan tokoh-tokoh tersebut dari struktur dasar demokrasi. Ketika partai politik tidak memberi ruang terhadap mereka. Harapan rakyat untuk memilih calon yang baik, benar, dan tepat. Belum bisa dijadikan sebagai pembahasan utama. Sebelum partai politik selesai dengan pembicaraan dengan dirinya sendiri, kader terbaik, dan tokoh yang layak. Untuk diusung sebagai calon kepala daerah.

Daerah pada pilkada 2020 punya bakal calon kepala daerah perempuan. Apakah di pilkada serentak 2020 ini? Membuat narasi besar dengan menangnya tokoh perempuan sebagai kepala daerah. Partai politik menyokong narasi itu. Tujuannya, ini adalah bagian dari dialektika demokrasi dengan semua orang mendapatkan tempat yang sama. Dengan negara menobatkan Ruhana Kudus sebagai pahlawan nasional tahun lalu. Tahun ini Sumatera Barat punya kepala daerah Bupati, Walikota dam Gubernur perempuan. Terwujudnya hal itu, bagian dari aktualisasi kepemimpinan perempuan dijalur eksekutif.

Ketika partai politik melakukan penjaringan dengan benar. Tidak akan ada tokoh terbaik, politisi perempuan, dan lainnya kecewa dengan hasil penjaringan. Kesempatan bertarung dibursa pilkada serentak. Kesempatan bagi orang-orang ini menunjukan kemampuannya membangun gagasan, program, dan narasi politik. Harapan itu ditunggu bagi penggiat demokrasi. Partai besar mendorong tokoh perempuan, kader, dan tokoh daerah terbaik maju di Pilkada.

Lewat pilkada serentak penjaringan bakal calon kepala daerah oleh partai politik. Langkahregenerasi kepemimpinan terbuka yang dilalui oleh partai politik. Sebelum masuk ke gelanggang demokrasi. Saat rakyat memilih tokoh-tokoh terbaik beradu gagasan, program, dan strategi. Apabila pelakasanaan penjaringan calon kepala daerah mengikuti alur itu. Maka, polanya bukan basa-basi semata. Sekian.


Arifki Chaniago

Pengamat Politik