Menuju Keadilan Agraria dan Lingkungan?

Oleh:

Virtuous Setyaka

Dosen HI FISIP UNAND dan Direktur SANGKAKALA (Pusat Kajian Keadilan Agraria dan Lingkungan)

Sebagian masyarakat mungkin tidak cukup familiar dengan "agraria" meskipun lebih akrab dengan "lingkungan". Apakah ada perbedaan signifikan antara keduanya? Perbedaan dalam konteks sebagai kajian mungkin iya, namun dalam kehidupan sehari-hari sulit sekali memisahkan keduanya. Ketika kajian keduanya saja seringkali tidak mudah dipahami, bagaimana mungkin juga memahami arti penting "memperjuangkan keadilan agraria dan lingkungan"?

Soal Agraria dan Lingkungan

Agraria seringkali dipahami dengan persoalan tanah dan lahan, bukan hanya dipermukaan saja, namun apa yang terkandung di bawah/di dalamnya dan juga di atasnya. Terutama tentang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan/pemanfaatannya. Sedangkan lingkungan selama ini dipahami sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar hidup kita. Benda-benda hidup (biotik) dan benda-benda mati (abiotik) yang tersusun dalam sebuah sistem kehidupan yang disebut sebagai ekosistem. Apakah aman dan nyaman untuk diri kita, atau justru mengancam dan mengganggu hidup kita?

Sesungguhnya pada titik itulah poin penting yang harus dijadikan titik berangkat perhatian: mengganggu dan mengancam atau tidak, segala sesuatu yang berkaitan dengan agraria dan lingkungan tersebut bagi kehidupan kita? Kita dalam hal ini berarti setiap orang dan semua orang yang hidup bersama-sama.

Mengapa harus bersama-sama? Sebab dalam kehidupan bersama itulah maka akan kita temui dan pahami adanya relasi sosial, relasi kuasa, dan relasi ekonomi. Berbagai bentuk relasi itulah yang akan mengantarkan kita pada pemahaman tentang struktur dan sistem kehidupan termasuk di dalamnya persoalan agaria dan lingkungan.

Dalam konteks struktural itulah keadilan atau ketidakadilan atas pengelolaan agraria dan lingkungan bisa kita temui dan pahami. Dalam setiap dan semua struktur, maka akan ada sistem pengelolaan yang berjalan atau terselenggara di dalamnya. Dengan demikian maka keadilan atau ketidakadilan agraria dan lingkungan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja/terberi (given). Namun melalui proses yang terbentuk bahkan dibentuk oleh relasi sosial, relasi kuasa, dan relasi ekonomi yang ada dalam masyarakat sehingga disebut sebagi konstruksi sosial (socially constructed).

Ketidakadilan Agraria dan Lingkungan?

Ketidakadilan agraria dan lingkungan sangat mungkin terjadi ketika pengelolaannya berdampak kepada tidak memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bagi setiap dan semua orang. Keamanan dan kenyamanan hidup setiap orang tidak bisa dilepaskan dari kemampuannya untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah/lahan dan lingkungannya.

Selama ini mungkin ketunaan atas tanah/lahan bagi sebagian orang adalah persoalan ketiadaan pewarisan atau ketidakmampuan membelinya. Mungkin tidak terbayang sebelumnya bahwa bagi mereka yang sudah memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah/lahan pun, bisa kehilangan melalui proses-proses yang disebut perampasan tanah (land grabbing).

Bagaimana perampasan tanah terjadi? Melalui berbagai kebijakan pembangunan yang pada akhirnya mengonversi tanah untuk tujuan apapun bahkan atas nama kepentingan publik, adalah salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian.

Seringkali kebijakan tersebut hanyalah modus dari berbagai bentuk upaya untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang mampu melipatgandakan modal atau akumulasi kapital (capital accumulation). Kemampuan untuk menggunakan modus perampasan tanah/lahan tersebut seringkali terjadi karena ada kolaborasi atau kongkalikong antara mereka yang punya kuasa atas kebijakan dengan mereka yang punya kuasa atas kapital/modal. Apakah ini terjadi di luar sana dan jauh dari kita? Bisa jadi ada di sekitar dan dekat dengan kita, di Kota Padang misalnya.

Mewujudkan Keadilan Agraria dan Lingkungan?

Oleh sebab itu, perlu lebih serius memperhatikan realitas dan dinamika sosial dalam pembangunan dan kaitannya dengan pengonversian tanah/lahan yang terjadi di sekitar kita.

Ketika tanah/lahan hanya dimiliki, dikuasai, dan digunakan hanya untuk memenuhi kepentingan mereka yang punya kuasa saja, maka bagaimana kepentingan orang banyak atau masyarakat umum terpenuhi? Termasuk kepentingan untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sendiri. Sebab, biasanya, proses-proses akumulasi kapital seringkali tidak mempedulikan pada kelestarian apalagi pelestarian lingkungan.

Maka kita semua harus mengetahui dan memahami setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian pembangunan di tempat tinggal kita masing-masing. Praktiknya, kita harus paham peta agraria dan lingkungan, kemudian kita juga paham rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan rencana detil tata ruang (RDTR), dan tentu saja: mengorganisir diri kita dalam berbagai kelompok atau organisasi sosial yang terpimpin dengan solid untuk menjamin proses-proses dalam tata kelola agraria dan lingkungan yang demokratis, transparan, dan adil. (*)


Virtuous Setyaka

Dosen HI FISIP UNAND dan Direktur SANGKAKALA (Pusat Kajian Keadilan Agraria dan Lingkungan)