Beli Kucing Dalam Karung VS Beli Joki di Atas Kuda

Oleh:

Tommy TRD

Pemerhati Politik Pemerintahan

Pada akhir masa jabatan SBY sebagai Presiden RI, DPR merumuskan UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang memutuskan pemilihan kepala daerah kembali ke mekanisme pemilihan oleh DPRD.

Seketika banyak pengamat politik dan pejuang demokrasi yang mengatakan itu adalah langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Hampir semua orang berpengaruh dan vokal dalam politik tanah air mengatakan itu langkah mundur. Sehingga SBY yang tidak ingin mengakhiri masa jabatan dengan tidak populer menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Alhasil tetaplah pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mekanisme pemilihan itu sendiri, baik pemilihan langsung atau pemilihan melalui DPRD. Tapi harus dicermati, pertama adalah bakal calon kepala daerahnya. Kedua, penyelenggara dan penyelenggaraan pemilihannya.

Banyak yang mengatakan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD rakyat seperti membeli kucing dalam karung. Bisa jadi rakyat tidak terlalu mengenal calon Kepala Daerah mereka sendiri, karena yang memilih hanya anggota DPRD yang notabene sebenarnya adalah wakil dari rakyat banyak itu.

Rakyat tidak menghendaki pemilihan semacam itu. Selain bisa saja tidak mengenal calon kepala daerah mereka, tentu juga tidak ada guyuran uang tunai yang sering kita kenal dengan "serangan fajar".

Bagi rakyat yang berprofesi sebagai timses atau tim sukses, pemilihan seperti itu juga tidak dikehendaki, karena akan menghilangkan dana operasional timses. Pengusaha advertising, media cetak, elektronik juga tidak menghendaki pemilihan oleh DPRD itu, karena akan menghilangkan pemasukan dari pembuatan dan pemasangan baliho, iklan elektronik ataupun iklan digital di portal media online.

Para dosen atau pakar ilmu politik juga tidak menginginkan pemilihan seperti itu, karena akan menghilangkan biaya jasa di lembaga konsultan politik mereka.

Lembaga survey apalagi, akan anti sekali dengan pemilihan oleh DPRD itu, karena akan menghilangkan pemasukan mereka secara drastis. Buzzer juga akan say no dengan pemilihan oleh DPRD ini, karena apa yang akan mereka buzz?

Jika sekarang katanya bisa dapat honor untuk sekedar makan pecel ayam, jika pemilihan dilakukan oleh DPRD bisa-bisa mereka cuma bisa makan nasi telor ceplok.

Terakhir, KPU. Berapa anggaran mereka yang akan hilang? Bisa sampai puluhan atau ratusan triliun dana akan dialihkan untuk kegunaan lain. Apalagi standar anggaran biaya operasional mereka juga lumayan high. Yang kemudian merembet sampai ke KPUD di daerah. Alhasil banyak daerah mengalami tekanan APBD yang luar biasa pada tahun politik.

Karena itu tadi, standar biaya di pusat disamakan dan dibawa-bawa ke daerah, yang padahal bisa jadi dan seringkali harga barang di daerah itu tidaklah semahal di Jakarta. Tapi KPUD bisa bilang, sudah aturan dari pusat begitu. Sesederhana itu maka terbanglah beberapa miliar yang semestinya bisa dihemat dari APBD.

Apa hasil dari itu semua? Bangsa kita disebut sebagai bangsa yang demokratis, pejuang demokrasi oleh dunia internasional. Di dalam negeri, lapar! Apa Jepang tidak demokratis? Korea? AS sendiri? Brazil? Inggris? Perancis? Mereka demokratis juga, tapi mereka tidak menganut sistem pemilihan langsung.

Apakah kemudian mereka dianggap kurang demokratis? Bukankah Perancis dan AS sering dianggap sebagai nenek moyangnya demokrasi? Lalu kenapa mereka tidak seperti kita? Ya karena mereka tidak mau bangkrut. Mereka lebih senang efisiensi.

Lalu apa hasil berikutnya, konflik horizontal. Pendukung A dan B berhadapan head to head di jalanan. Pendukung 01 dan 02 membenci dan saling menghujat selama periode pemerintahan usai pemilihan. Katakanlah di Indonesia 5 tahun, dan maksimal 10 tahun. Selama itu pula mereka akan saling hujat dan saling sikat.

Ratusan triliun dihabiskan untuk menyelenggarakan segala macam pemilihan langsung, mulai dari presiden sampai ke kepala desa. Sementara ada orang yang tidak makan, ada sekolah berlantai tanah, dan sekarang ada banyak dokter yang tidak memiliki APD untuk menangani penyakit menular.

Dan kita hanyut dalam kebanggaan kita adalah bangsa demokratis terbesar di dunia. Pun dengan gelar itu tak satupun negara berkembang atau negara maju lainnya belajar kepada kita. Inggris tidak belajar kepada kita dalam menjalankan demokrasinya. AS juga tidak mencontoh sistem demokrasi kita. Yang ada, kita menjadi semakin miskin tahun ke tahun.

Jika pemilihan oleh DPRD dianggap membeli kucing dalam karung, maka bisa saya katakan pemilihan langsung seperti membeli joki di atas kuda.

Jokinya mungkin tidak hebat, tapi pihak sponsor atau timses berhasil menyediakan kuda termahal dan terkencang. Maka dia menang. Apakah rakyat ikut menang? Bisa jadi kalau dia berjudi dalam kontestasi pemilihan itu. Kalau mereka hanya sekedar mendukung dan memilih, maka pemenangnya adalah para sponsor. Itu pemenang utamanya.

Maka tidak heran setelah masa pemilihan berakhir, mudah ditemui para timses atau broker yang duduk semeja dengan pejabat pemerintah mengatur proyek atau mutasi pegawai di salah satu rumah makan atau cafe.

Joki dapat trophynya, tapi sponsor mendapatkan kekuasaan dan uangnya. Dan ingat, semua itu terjadi menggunakan biaya yang TIDAK SEDIKIT dari NEGARA, ratusan triliun !

Terakhir, jangan membeli karimun seharga Mercedes Benz. Tidak ada orang kaya yang melakukan itu. Hanya orang bodoh. (*)


Tommy TRD

Pemerhati Politik Pemerintahan